Berita

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari. Sanksi ini terkait dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU 10/2023 mengenai pembulatan ke bawah dari 30% pencalonan perempuan dalam Pemilu DPR/DPRD. Enam anggota …

Komisi Pemilihan Umum menerima Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada hari terakhir pendaftaran Pemilu Presiden 2024. Pasangan ketiga ini diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat sebagai gabungan partai DPR. Sebelumnya, …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan tentang syarat usia maksimal 70 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu Presiden 2024. Terdapat tiga perkara yang diputus dengan pokok permohonan meminta pemberlakuan ambang batas usia calon capres-cawapres, yakni …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengeluarkan surat edaran. Melalui surat ini, norma pengecualian syarat 40 tahun sebagai usia minimal calon presiden-wakil presiden, sudah berlaku. “Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini memiliki sifat final …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima berkas pendaftaran Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan ini diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki kursi DPR serta partai politik luar …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftar sebagai calon presiden-wakil presiden Pemilu 2024. Pasangan ini diusung Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memenuhi syarat pencalonan minimal kursi …

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan norma hukum syarat pencalonan presiden-wakil presiden dalam undang-undang pemilu membuat MK semakin jauh dari keadilan konstitusional. Setelah 20 tahun Reformasi, sejumlah putusan menggambarkan MK terbiasa melanggar fungsinya sebagai penjaga konstitusi. “MK tidak lagi menegakkan konstitusi, …

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) semakin kesasar. Hal tersebut buntut dari putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengabulkan permohonan agar syarat usia 40 tahun bagi Capres dan Cawapres dapat dikesampingkan, jika pernah pernah/sedang menduduki jabatan …

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Mahkamah Konstitusi (MK) inkonsisten dan serampangan dalam merumuskan putusan mengenasi syarat usia pencalonan presiden/wakil presiden. MK yang tidak berwewenang menambahkan norma hukum dalam undang-undang malah menambahkan ketentuan pengalaman jabatan pemilu untuk mengesampingkan syarat usia minimal. Putusan …

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah syarat pencalonan presiden/wakil presiden. Usia minimal 40 tahun bisa tidak dipenuhi dalam pencalonan pemilu presiden jika seseorang sudah/pernah terpilih menjadi pejabat politik melalui pemilu langsung. “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan …