Berita

Sebanyak sembilan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) disabilitas ada dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024. Bacaleg disabilitas ini terdiri dari tujuh orang disabilitas fisik, satu orang disabilitas sensorik netra, dan satu orang disabilitas sensorik rungu. Komisi …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan penunjukan tim seleksi Bawaslu di daerah oleh komisioner pusat rawan konflik kepentingan. Peneliti Perludem Kahfi A. Hafiz mengatakan hal itu menjadi celah terjadinya kecurangan pada tahapan seleksi Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota. …

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,  jumlah pemilih ialah sebanyak 204.807.222 jiwa. Angka ini bertambah 12.036.611 pemilih atau 6,24 persen dari Pemilu 2019, …

Pelanggaran penyalahgunaan anak dalam ranah politik praktis masih ditemukan hingga saat ini, baik yang terlibat langsung maupun tidak langung. Berkaca pada beberapa kali pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2020 ada beberapa kasus …

Perbedaan usia anak yang terdapat dalam Undang Undang (UU) 35 Tahun 2014 tentang Anak dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor  11 tentang Partai Politik sempat disoal Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Aturan yang …

Keterlibatan anak dalam ranah politik praktis jelas dilarang. Bahkan hal ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, baik yang bersifat vertikal ataupun lembaga horizontal. Beberapa regulasi tersebut antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang …

Pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia sebagai miniatur demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dinilai belum ramah anak. Kondisi tersebut tercermin dari semrawutnya regulasi dan sistem kepemiluan yang ada. Cerminan masih belum beresnya regulasi kepemiluan dengan hak anak terlihat dari terjadinya gap …

Dalam Undang Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelibatan anak dalam ranah politik praktis sudah cukup jelas diatur di Pasal 15 yang berbunyi, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik praktis baik …

Penenliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyayangkan jika dalam Pemilu yang jadi pembahasan hanya persoalan ketentuan dalam penyalahgunaan kegiatan politik atau persoalan kampanye. Menurut Usep, masalah pelibatan anak dalam aktivitas politik juga perlu mendapat perhatian serius. …

31 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik pembentukan daerah pemilihan Pemilu 2024. Dengan tajuk “Uji Publik Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 80/PUU-XX/2022”, KPU seharusnya mematuhi Putusan MK dalam menetapkan Dapil Pemilu 2024, bukan berdasar kesepakatan Rapat …