Berita

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memaksakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember, jika memang tak bisa dilaksanakan. Titi menyorot anggaran Pilkada yang terbatas untuk …

Merubah rincian anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bukanlah hal mudah. Hal ini diakui oleh anggota KPU Kota Surabaya, Nafilah Astri Swarist. KPU Kota Surabaya, katanya, tak memiliki kekhawatiran soal anggaran Pilkada yang sempat dibekukan, sebab dari komunikasi dengan Pemerintah …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyampaikan adanya kasus pemblokiran rekening yang menyimpan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Kejadian tersebut dikarenakan Pemda salah menafsirkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pertama yang …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Divisi Teknis, Insan Qoriawan menyatakan hingga saat ini (12/5), KPU Jatim belum menerima laporan terkait penyelenggara yang mengundurkan diri sebagai penyelenggara adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Namun, telah masuk …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 tak menjawab semua kebutuhan pilkada di tengah wabah Corona. Kewenangan paripurna Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa ini hanya menjawab dasar hukum penundaan pemungutan suara saja, dari September ke Desember 2020 atau setelahnya saat …

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu penundaan ini kurang mampu mengantisipasi konsekuensi teknis pada konteks pandemi Corona. “Pemungutan suara pada Desember 2020 membuat KPU …

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi Perpu ini disampaikan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei malam untuk menjawab kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada …

Memasuki bulan Mei, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum kunjung terbit. Padahal, Perpu ini sangat penting untuk menjadi landasan hukum penundaan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden agar segera …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menagih janji Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang semula akan dikeluarkan akhir April 2020. Perpu yang hanya boleh dikeluarkan jika terdapat hal ihwal kegentingan, …

Petahana Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin mengatakan khawatir terhadap dampak penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jika dilaksanakan pada akhir 2021. Banyak masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada Februari 2021. Jika Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada September …