Kliping Berita

Pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu persoalan baru dalam praktik demokrasi elektoral lokal di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum  mencatat, di Pilkada 2020 ada 25 pilkada yang digelar dengan pasangan calon tunggal.  Jumlah ini meningkat jika dibandingkan  …

Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara RI, satuan polisi pamong praja, dan peserta pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas harus ditingkatkan. Koordinasi menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye, termasuk untuk …

Kabar bohong atau hoaks tentang Pemilihan Kepala Daerah 2020 bertebaran di dunia maya. Patroli siber oleh penyelenggara pemilu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berusaha menghapusnya, tetapi hoaks diperkirakan akan tetap muncul hingga masa kampanye usai. Respons cepat dibutuhkan setiap …

Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang diajukan Komisi II DPR kepada Badan Legislasi DPR masih berupa variasi pasal-pasal yang mencerminkan belum ditemukannya kesepakatan pengaturan soal isu-isu krusial. Pimpinan Komisi II DPR mendorong agar variasi itu dapat disinkronkan Badan Legislasi dengan mengacu …

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang disusun oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong penyatuan aturan dua rezim pemilihan, yakni rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, hanya akan ada satu RUU Pemilu untuk mengatur dua jenis pemilihan tersebut. …

Meskipun hanya digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi suara hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020, pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap akan tetap optimal. Penggunaan Sirekap bakal menjadi bahan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi serupa pada pemilu selanjutnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum …

Belum optimalnya sosialisasi visi-misi pasangan calon ini tampak dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu. Hampir separuh responden yang di daerahnya akan diselenggarakan pilkada menyatakan tidak mengetahui visi-misi yang diusung para paslon. Sementara dari seperempat responden yang mengaku telah terpapar visi-misi paslon …

Komisi II DPR tidak menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum di dalam tiga rancangan Peraturan KPU yang merevisi aturan sebelumnya mengenai pemungutan dan penghitungan suara, serta tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah, yang disesuaikan dengan menempatkan sistem informasi atau aplikasi rekapitulasi …

Dalam empat gelombang pemilihan kepala daerah serentak di Tanah Air, pelaporan dana kampanye masih sekadar menjadi formalitas. Tanpa perbaikan mekanisme pelaporan dan pemberian kewenangan investigatif ke pengawas pemilihan, pelaporan dana kampanye tidak akan menjadi sarana yang efektif untuk mencegah politik …

Pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020 belum dilakukan secara serius oleh pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Pelaporan relatif hanya untuk memenuhi syarat administrasi semata. Padahal, laporan dana kampanye yang akurat, selain menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan …