Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS –  Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu masih perlu bekerja keras guna meyakinkan publik bahwa kedua institusi itu bisa mempertahankan kemandirian dalam merumuskan peraturan teknis. Kedua instansi itu perlu menjawab keraguan publik dalam penyusunan peraturan teknis yang …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mewajibkan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2019 mengunggah data syarat pencalonan dalam sistem informasi pencalonan atau silon. Sistem informasi ini dibutuhkan untuk mencegah potensi munculnya kegandaan pencalonan lintas daerah pemilihan ataupun lintas partai politik. …

JAKARTA, KOMPAS — Hampir 50 persen anggota DPR yang selama ini diproses hukum oleh KPK telah menjadi anggota legislatif lebih dari satu periode. Korupsi yang mereka lakukan umumnya berupa suap. Berdasarkan data dari KPK, ada 65 anggota DPR dari periode 1999-2019 …

JAKARTA, KOMPAS –  Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu atau SIPPP yang digunakan dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019 bisa diawasi jajaran Badan Pengawas Pemilu. Akses akan diberikan untuk memudahkan pengawasan, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa akibat adanya …

JAKARTA, KOMPAS-Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan jajaran pengawas pemilu di daerah untuk memeriksa kebenaran laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sekaligus memberi peringatan ke kandidat atas potensi sanksi jika memanipulasi laporan. Pemberian sanksi akan dilakukan jika dugaan manipulasi data masih ditemukan …

JAKARTA, KOMPAS – Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018 kembali memperkuat indikasi tidak seriusnya kandidat mencatat serta melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Padahal, pelaporan dana kampanye menjadi pintu masuk untuk menekan biaya …

Korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan hitam di awal tahun 2018 ini. Fenomena ini antara lain terlihat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota dan mantan …

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah belum berkeinginan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula di DPR, Badan Legislasi DPR juga belum punya keinginan merevisi …

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Penyelenggara Pemilu memperdebatkan hak partai politik baru peserta Pemilu 2019. Hak itu mencakup pencantuman lambang parpol baru di kertas suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta hak atau kewajiban untuk ikut menyumbang …

JAKARTA, KOMPAS–Pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum agar berjalan taat asas perlu disertai sosialisasi tata cara pelaporan pelanggaran. Sosialisasi itu penting agar masyarakat tahu bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran asas pilkada atau pemilu secara lengkap sehingga …