Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (21/3) malam, menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Mochamad Anton dan 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota …

Dinamika politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 mulai terasa. Pemungutan suara pada 27 Juni mendatang banyak dinilai sebagai pemilu mini, persiapan akhir menuju Pemilu 2019. Hal itu tidak berlebihan. Pasalnya, menurut perhitungan Kementerian Dalam Negeri, jumlah pemilih pada Pilkada 2018 …

JAKARTA, KOMPAS  – Komisi Pemilihan Umum masih menemukan ada warga yang berpotensi kehilangan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik ataupun surat keterangan pengganti KTP elektronik. Data tersebut akan dikumpulkan lagi untuk …

MEDAN, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara memutuskan pasangan Jopinus Ramli Saragih dan Ance Selian tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pilkada Sumatera Utara, Kamis (15/3). Salinan surat keterangan pengganti ijazah SMA yang disampaikan JR Saragih dinilai tidak sesuai …

MEDAN, KOMPAS — Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, menjadi saksi ahli dalam sengketa penetapan calon gubernur yang diajukan JR Saragih di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara, Rabu (14/3). Wahyu menegaskan, KPU Sumut berwenang dan wajib memeriksa keabsahan …

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Dalam Negeri membentuk tim-tim kecil di daerah untukmenelusuri calon pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el.  Langkah ini merupakan respon dari temuan  Badan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu  terkait masih banyaknya calon pemilih yang belum …

JAKARTA, KOMPAS – Penundaan proses hukum pasangan calon yang terlibat korupsi masih menuai polemik di berbagai pihak. Ada pihak yang tetap ingin menunda proses hukum pasangan calon karena proses tersebut dapat mengganggu kestabilan politik jelang pilkada. Namun, ada juga yang …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam kurun waktu lebih kurang tiga pekan sejak masa kampanye pilkada serentak 2018 dimulai, 15 Februari, menemukan indikasi 425 dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, pejabat badan usaha milik negara dan badan usaha milik …

KUPANG, KOMPAS — Sebanyak 968.643 warga Nusa Tenggara Timur hingga Kamis (8/3) belum merekam kartu tanda penduduk elektronik sebagai syarat mengikuti pemilihan kepala daerah pada 27 Juni 2018. Jumlah 968.643 warga itu selisih dari total 3.901.728 warga NTT dikurangi jumlah penduduk …

JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2018 cenderung tak serius melaporkan dana kampanye. Padahal, selain menciptakan kampanye yang adil, pelaporan juga mencegah korupsi politik. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu didorong menindak kandidat yang memanipulasi pelaporan …