GARUT, KOMPAS — Penangkapan anggota Komisi Pemilihan Umum Garut, Ade Sudrajat, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Garut Heru Hasan Basri menjadi pukulan berat bagi penyelenggara pemilu. Penangkapan itu perlu diusut tuntas karena dinilai bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Penangkapan …
Read More »Kliping Berita
Publik Amati Konsistensi Parpol
JAKARTA, KOMPAS – Konsistensi partai politik menjaga agar masa prakampanye Pemilu 2019 tidak diwarnai kampanye berselubung sosialisasi akan diamati oleh masyarakat. Sebab, pemangkasan waktu kampanye yang menyebabkan jeda tujuh bulan sejak penetapan nomor urut parpol dan kampanye merupakan gagasan partai …
Read More »Bentuk Sosialisasi Parpol Dibatasi
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum segera menyurati pengurus pusat partai politik untuk menjelaskan pembatasan bentuk dan materi sosialisasi yang bisa dilakukan sebelum masa kampanye dimulai pada 23 September 2018. Pelanggaran terhadap pembatasan itu akan ditindaklanjuti oleh instansi-instansi berwenang dalam gugus …
Read More »Perempuan Perlu Afirmasi
UU Pilkada perlu direvisi agar lebih banyak perempuan politisi menjadi peserta pilkada. Namun, perempuan politisi tetap harus menjaga kualitas demokrasi. JAKARTA, KOMPAS Undang-Undang tentang Pilkada perlu direvisi untuk mengakomodasi kebijakan afirmasi guna memberi kesempatan yang lebih besar bagi perempuan politisi …
Read More »Antara Korupsi dan Biaya Pilkada
Penangkapan empat calon kepala daerah oleh KPK menguatkan kembali wacana di ruang publik soal implikasi tingginya biaya politik terhadap korupsi. Dua hal itu saling terhubung laiknya benang kusut yang jalin-menjalin. Empat kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan …
Read More »Kebinekaan Milik Bersama
JAKARTA, KOMPAS — Perbedaan yang tetap menyatu dalam semangat kebangsaan merupakan salah satu modal bangsa Indonesia. Kekuatan ini merupakan modal bersama dalam menjadikan Indonesia negara yang unggul di era kompetisi global. Berbagai peristiwa yang diduga bertujuan mengganggu kebinekaan telah menggugah anak …
Read More »Kontrol terhadap Pemerintahan Daerah Lemah
JAKARTA, KOMPAS — Biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah dapat berakibat pada tindak korupsi. Pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan daerah dirasa masih lemah. Partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dianggap perlu digalakkan. Almas Sjafrina, peneliti dari Divisi Korupsi …
Read More »Ikrar Damai Bersama
MAKASSAR, KOMPAS — Deklarasi pilkada damai diikrarkan di sejumlah provinsi, Minggu (18/2). Wilayah dengan para pasangan calon yang mendeklarasikan pilkada damai itu, berdasarkan pemantauan tim Kompas, adalah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali. Di Makassar, Ketua …
Read More »Oportunisme Politik Menjadi Tantangan
JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah serentak 2018 bisa gagal berkontribusi dalam memperkuat demokrasi jika tidak mampu mengatasi oportunisme politik. Oportunisme politik yang menimbulkan pasangan calon tunggal, politik uang, dan eksploitasi isu primordialisme sempit bisa memicu apatisme masyarakat dan politik populis. …
Read More »Waspadai Politik Identitas
Sentimen primordial mulai muncul dalam Pilkada 2018 untuk menarik pemilih. Namun, penggunaan sentimen tersebut dapat mengancam integrasi bangsa dan demokrasi di Indonesia. JAKARTA, KOMPAS–Pilkada 2018, hari ini, memasuki tahapan pengambilan nomor urut. Meski masa kampanye baru dimulai 15 Februari, …
Read More »