August 8, 2024

Liputan Khusus

Keraguan pada Penundaan Pilkada 9 Desember 2020

Pilkada serentak 2020 yang pemungutan suaranya semula akan dilakukan pada 23 September 2020 disepakati ditunda selama tiga bulan—sehingga akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi …

Read More »

Sejarah Demokrasi

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan Kelas Virtual Pemilu melalui Zoom. Pada kelas pertama (13/4), penasehat Perludem, Didik Supriyanto, memberikan materi mengenai sejarah demokrasi. Materi tersebut dimuat oleh rumahpemilu.org sebagai bahan pembelajaran bersama. Apa itu demokrasi? Didik mengutip pernyataan …

Read More »

Mengapa Perpu Mesti Terbit?

Penundaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 21 Maret, diikuti dengan kesepakatan antara penyelenggara pemilu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rapat dengar pendapat …

Read More »

Ragam Usulan KPU dan Masyarakat Sipil Soal Isi Perpu

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) didesak untuk segera dikeluarkan. Sejumlah usulan telah disampaikan kepada publik melalui webdiskusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sebagaimana disampaikan pada diskusi “Penundaan Pilkada dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah” …

Read More »

Penundaan Pilkada Dinilai Jawab Keresahan Penyelenggara Pemilu di Daerah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh menilai tepat keputusan penundaan empat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yag diambil oleh KPU RI. Empat tahapan Pilkada yang ditunda yakni, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan …

Read More »

KPU Harus Memastikan Materi-materi Penting Masuk dalam Perpu

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Sejumlah lembaga advokasi pemilu menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan materi-materi penting masuk dalam Perpu. Kesepakatan …

Read More »

Beberapa Skenario Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur penundaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 didesak. Beberapa opsi skenario waktu perlu disiapkan. Penundaan empat tahapan Pilkada 2020 dan perpanjangan masa darurat Covid-19 berimbas pada mundurnya tahapan lain. Bukan tak mungkin, hari …

Read More »

Ramai-ramai Desak Presiden Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

Minggu (29/3), masyarakat sipil dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan diskusi daring bertema “Covid-19 Mewabah: Presiden Perlu Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada”. Pada diskusi tersebut, dorongan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan Pemilihan Kepala Daerah …

Read More »

Butuh Perppu Agar Penundaan Pilkada Tak Melanggar Undang-undang

Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada 2020 karena pandemik Coronavirus desaise (Covid-19). Tanpa Perppu ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa menunda penyelenggaraan transisi pemerintahan di 270 daerah. UU Pilkada mengunci pungut hitung Pilkada …

Read More »