Liputan Khusus

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu direncanakan untuk dibahas pada awal 2021. Tak ingin tertinggal isu seperti revisi-revisi sebelumnya, para pegiat pemilu dan akademisi mendorong isu desain kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan. Sejumlah gagasan dikemukakan para …

Rivalitas lembaga penyelenggara pemilu tak mereda dan malah dilanggengkan. Padahal, merujuk UU Pemilu, ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pegiat pemilu …

Senin (7/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Coffee Morning terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut, KPU menjelaskan kesiapan, mekanisme rekapitulasi yang akan dilakukan, serta skenario penggunaan Sirekap di berbagai situasi …

Sebelum dibolehkannya kampanye terutama iklan kampanye di media sosial, Koalisi untuk Etika Media Sosial yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, meluncurkan “Pedoman Kampanye Politik di Media Sosial” yang di dalamnya ada pemetaan mengenai risiko yang paling rentan terjadi selama …

Koalisi untuk Etika Media Sosial pada 6 Desember 2020 mempublikasikan temuan-temuan riil terjadi berkaitan dengan permasalahan kampanye di media sosial. Salah satu yang dipetakan terutama soal hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial pada tahapan kampanye Pilkada 2020. …

25 November sampai 10 Desember merupakan rentang waktu yang diistilahkan oleh gerakan perempuan sebagai 16 Hari Antikekerasan Perempuan. Di Pilkada 2020, kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan bersamaan dengan tahapan penetapan daftar pemilih, kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Tanggung …

Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatur tentang pihak yang punya kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon dari kolom kosong dalam perselisihan hasil pilkada dengan satu pasangan calon. Tapi, ketentuan yang diatur dalam PMK 5/2020 ini, punya kesalahan mengenai pengertian dari pemohon …

Tak ada norma yang mengatur agar hak pilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian RI (Polri) tak digunakan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Hal ini berbeda dari pengaturan pembatasan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri yang …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Warga Muda, Golongan Hutan, Campaign.com, dan Change.org merilis hasil jajak pendapat mengenai Harapan dan Persepsi Kaum Muda terhadap Pilkada. Jajak pendapat yang dilakukan secara online selama 12 Oktober sampai 10 November 2020 ini melibatkan …

Undang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoax. Ternyata, hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada yang bisa dikaitkan dengan hoax. Hal ini merupakan tanda, penyikapan hoax dalam pilkada serentak berupa penegakan hukum jauh …