August 8, 2024

Liputan Khusus

Menyimak Pengaturan Teknologi Pungut Hitung di Election Omnibus Law Filipina

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencana ini menarik perhatian organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Election …

Read More »

MK: Belum Berusia 17 Tahun tetapi Sudah/Pernah Kawin Berhak Memilih dalam Pemilu

Warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempunyai hak untuk memilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Ketentuan sudah/pernah kawin bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi …

Read More »

Malaysia Electoral Reform: Things Must Considered and Watch

The victory of the Pakatan Harapan coalition in the 2018 Malaysian General Elections brought new hope for electoral reform in this British Commonwealth country. Electoral reform has long been urged by the Malaysian Coalition for Clean and Fair Elections, commonly …

Read More »

Belajar Konsep Pemilu Serentak dari Dua Keterangan Ahli Perludem di Sidang MK

Senin (13/1), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pembacaan keterangan ahli untuk perkara No.55/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam sidang tersebut, Perludem menghadirkan dua orang ahli, yaitu Khairul Fahmi, ahli hukum tata negara di …

Read More »

Tahun Politik 2019, Kala Demokrasi Menjadi Alat Semaunya Elit

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan awal tahun dalam bentuk evaluasi terhadap tahun politik 2019. Dalam satu rangkuman kalimat, Perludem menilai tahun 2019 sebagai tahun dimana demokrasi yang dipercayai oleh masyarakat gagal membuahkan pemerintahan yang baik akibat kebijakan-kebijakan …

Read More »

Menengok Reformasi Pemilu Malaysia

Kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada pemilihan umum Malaysia tahun 2018 membawa harapan baru untuk reformasi kepemiluan di negara persemakmuran Inggris ini. Reformasi pemilu memang telah lama didesak oleh Koalisi Malaysia untuk Pemilihan Umum yang Bersih dan Adil, yang umumnya dikenal …

Read More »

Belajar dari Pemilu Indonesia

“Pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting dari hak asasi manusia (HAM) dan penyelenggaraanya tidak terlepas dari supremasi hukum. Pemilu memberikan contoh praktik pemenuhan HAM. Mencapai proses pemilu yang demokratis dan sejati merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang …

Read More »

Invest in Girls, Dorong Perempuan Muda Berkiprah di Bidang Politik

Council of Foreign Relations mencatat bahwa Indonesia berada di urutan ketujuh dari sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia bahkan berada di urutan tertinggi kedua setelah Kamboja(Media Indonesia, 17 April 2018). Hal …

Read More »

Putusan MK: Mesti Ada Jeda Waktu bagi Mantan Napi Korupsi untuk Mencalonkan

Rabu (11/12), Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam amar putusannya, …

Read More »

Menanti Langkah Strategis KPU Soal Mantan Napi Korupsi di Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali gagal memasukkan aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski telah diusulkan di perubahan kedua PKPU Pencalonan Pilkada 2020 dan diusulkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI …

Read More »