Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang yang digelar Selasa (7/7), Rullyandi menerangkan bahwa Putusan Dewan …
Read More »Liputan Khusus
Mendesain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
Konstitusi Indonesia menyebut pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam praktiknya, “suatu komisi pemilihan umum” merujuk pada tiga lembaga—yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)—sebagai …
Read More »Seruan Membela Demokrasi
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) bersama National Endowment for Democracy (Washington, DC) telah mengumpulkan tandatangan dukungan lebih dari 500 pemimpin politik, tokoh masyarakat, peraih hadiah Nobel dan lembaga pro-demokrasi untuk surat terbuka “A Call to Defend Democracy”. …
Read More »Menakar Kesiapan Pilkada di Tengah Pandemi
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk Pilkada di tengah pandemi masih sangat rendah. Takarannya, pertama, belum ada aturan yang relevan digunakan untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 …
Read More »Sitagis, Pengalaman KPU Jabar Manfaatkan IT untuk Pemutakhiran Data Pemilih
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) memiliki pengalaman memanfaatkan teknologi informasi (TI) pemutakhiran daftar pemilih. TI itu diberi nama Sitagis, Sistem Informasi Data Terpusat Berbasis GIS. Latar belakang Sitagis Anggota KPU Jabar, Titik Nurhayati menyampaikan bahwa Sitagis dibuat karena …
Read More »Telaah Putusan DKPP terhadap Evi Novida Ginting
Universitas Sumatera Utara (USU) mengundang tiga pakar pemilu dan hukum tata negara pada webinar “Keadilan bagi Penyelenggara Pemilu, Mengkaji Ulang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.317 Tahun 2020” (15/5). Putusan tersebut adalah putusan yang memberhentikan tetap anggota Komisi Pemilihan …
Read More »Impact of Covid-19 on Election and Democracy in Southeast Asia
Coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic outbreak in 210 countries. The updated Worldometers data report (April 20, 06.21 Greenwich Mean Time / GMT), there were 2,407,699 positive cases with 165,093 deaths. No exception, the world data was included from 11 countries …
Read More »Dampak Covid-19 terhadap Pemilu dan Demokrasi Asia Tenggara
Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mewabah di 210 negara. Data Wordlometers yang terus diperbaharui melaporkan (20 April, 06.21 Greenwich Mean Time/GMT), terdapat 2.407.699 kasus positif dengan kematian 165.093 jiwa. Tak terkecuali, data dunia itu pun termasuk dari 11 negara di …
Read More »Pengantar Sistem Pemilu
“Sistem pemilu yang baik akan memberikanmu sekilas penampakan surga, namun sistem pemilu yang buruk dapat memberimu perjalanan cepat ke neraka,”-Andrew Reynolds 2014. Kelas Virtual Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Senin (11/5) membahas Pengantar Sistem Pemilu. Penasehat …
Read More »Sejarah Pemantau Pemilu Indonesia
Pemantau pemilu di Indonesia merupakan fenomena baru di akhir abad 20. Jika secara global, pemantau pemilu pertama dilakukan oleh Komisi Negara-Negara Eropa terhadap Pemilihan Umum di wilayah sengketa Wallachia dan Moldova pada 1857, pemantau pemilu di Indonesia baru ada pada …
Read More »