Liputan Khusus

The Joint Secretariat for the Elections Law Codification Initiative (Sekber Kodifikasi) criticizes the requirement for political party to be able to participate in elections as contained in the Law No.8/2012. The requirement is deemed too expensive and difficult. Sekber Kodifikasi …

Five political parties in the Special Committee for the New Elections Law, which are the Democrat Party, the Grand Indonesia Movement Party (Gerindra), Unity and Development Party (PPP), National Mandate Party (PAN), and National Democrat Party (NasDem), are optimistic that …

Four political parties in the Special Committee for the New Elections Law Bill are pessimistic about the implementation of electronic device for the 2019 Concurrent National Elections. The four parties are: Golongan Karya (Golkar), Justice and Prosperity Party (PKS), Democracy …

Apakah kita sebagai warga berhak pilih di daerah berpilkada 2017 sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)? Apa yang harus dilakukan jika nama kita tak terdaftar di DPT? Ini tips untuk kita memastikan nama kita dalam DPT dan sikap yang …

Pakar teknologi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PT INTI, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di Senayan, Jakarta Selatan (11/1). Tiga instansi, yakni Kominfo, PT …

Isu penegakkan hukum pemilu menjadi isu yang kerap diperdebatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga …

Di 2017, akan ada calon penyelenggara pemilu terpilih. Tujuh anggota KPU dan lima orang anggota Bawaslu akan dipilih Komisi II DPR Tahun 2016 ditutup dengan pengumuman anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode tahun 2017—2022 yang lolos …

The issue of election system has been a source of fierce debate during discussions and meetings regarding the content of the new Election Law Bill. There are at least three political parties, they are Indonesian Democracy Party-Struggle (PDI-P), Golkar Party, …

The Election Commission (KPU) asks the government to include a law that guarantees election institutional enhancement in the new Election Law Bill. One of the ways to enhance KPU’s institution is by promoting commissioners of KPU to be state officials …

Calon bermasalah hukum dalam kontestasi pilkada bukan hanya di DKI Jakarta. Dari 101 daerah penyelenggara pilkada serentak 2017, setidaknya ada enam calon berstatus Tersangka. Hanya Basuki Tjahaja Purnama yang status Tersangkanya diproses cepat menjadi Terdakwa. Prinsip praduga tak bersalah perlu …