Opini

Perbedaan penyelenggaraan Pilkada serentak saat ini dengan Pilkada serentak sebelumnya hanya terletak pada kondisi bencana. Pilkada sebelumnya dalam masa normal tidak terdapat bencana, namun saat ini dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 120 ayat (1) Perppu Nomor …

Peneliti Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) Maharddika dengan konsep tulisan sejarah mengungkap kelahiran pemantau pemilu. Maharddhika sungguh memiliki referensi yang kuat saat menulis opini “Mengurut Genealogi Pemantau Pemilu Nonpartisan”. Sehingga, pembaca mendapatkan pencerahan yang utuh tentang pemantau pemilu. Peneliti Perludem ini …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 25 Februari 2020 merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Empat ukuran yang digunakan untuk mengukur IKP Pilkada 2020 adalah dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih. …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi …

Ada tiga tujuan umum keamanan siber menurut The Estonian Information System Authority atau RIA. Pertama, kerahasiaan, yakni agar informasi sensitif tak diakses oleh peretas. Kedua, integritas, agar data tak diubah oleh pihak yang tak berhak merubah sehingga konsistensi, akurasi, dan …

4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penamaan rinci Perpu ini tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun …

Kualitas pemilu mencerminkan karakter demokrasi dari suatu negara dan dapat menjadi indikator penting akan pemerintahan yang dihasilkan. Pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat memegang peran penting untuk menilai apakah pemilu sudah mencerminkan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan …

Selasa malam (5/5), mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro, mengirimkan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor …

Adakah partai politik buruh di Indonesia kini? Jawabannya, ada tapi tidak ada. Ada, karena “Partai Buruh” masih tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga berbadan hukum partai politik. Tidak ada, karena kekuataannya tidak relevan untuk didaftarkan sebagai …

Daerah pemilihan adalah wilayah perebutan suara dan kursi. Di dalam wilayah daerah pemilihan terdapat sejumlah penduduk. Jumlah penduduk ini menentukan jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan. Jadi kursi itu mewakili penduduk, meski hanya sekitar 70% penduduk yang memiliki …