Wawancara

Sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 11/2018 disahkan, perdebatan mengenai hak pilih disabilitas mental atau disabilitas psikososial kembali mencuat. Pasalnya, setelah norma mengenai syarat memilih yang mendiskreditkan disabilitas mental di Undang-Undang (UU) Pilkada mendapat tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjabarkan lima tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang disebutnya sebagai sistem super ribet sedunia yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Titi tak hanya menyinggung persoalan teknis penyelenggaraan, tetapi juga kebutuhan …

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, memproyeksikan proses dan hasil Pemilu 2019 mendatang memprihatinkan. Haris menjabarkan analisisnya berdasarkan empat elemen kepemiluan, yakni kerangka hukum pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Simak paparan Haris pada diskusi “Evaluasi …

Deputi Direktur Riset Lembaga Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, membagikan pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu di Indonesia dan beberapa negara. Wahyu prihatin dengan kesemrawutan konsep dan regulasi perlindungan data pemilih di Indonesia yang berpotensi melanggar hak privasi …

Rabu (8/7) ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak Teradu dalam perkara yang diajukan oleh Cinde Laras Yulianto. Ketua KPU, Arief Budiman, menguraikan argumentasi sebagai bentuk pembelaan. Simak keterangan dan jawaban …

Peneliti University of Wyoming, Andrew Garner, melakukan penelitian mengenai tingkah laku politik pemilih dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap politik uang. Penelitian dilakukan terhadap delapan ratus pemilih di Semarang. Andrew memeriksa beberapa variabel, yakni pendidikan, pendapatan, usia, gender, kontak dengan tim …

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggono menjelaskan perspektif hukum tata negara terhadap praktik politik uang pada diskusi “Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak, dan Antisipasi Money Politic di Era Demokrasi Langsung” yang diadakan …

Peneliti The Indonesian Institute (TII), Riski Wicaksono, melakukan penelitian mengenai dampak Pilkada Serentak 2018 terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa secara nasional, jika dilihat secara kuartal maupun triwulan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun …

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggoro, merupakan salah satu pakar hukum tata negara yang ikut merumuskan aturan agar mantan narapidana kasus korupsi tidak dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu di dalam …

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Fritz Edward Siregar, menceritakan pengalaman penegakan hukum pemilu terkait kasus politik uang. Ia mengaku, memberantas politik uang bukan hal mudah. Tantangan tak hanya datang dari para pelaku, tetapi juga dari rekan di dalam …