Maret 29, 2024
iden

Wawancara

Totok Budi Santoso: POM TNI Siap Terima Aduan Panwas terkait Pelanggaran Personil TNI di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Wakil Komandan Polisi Militer (POM), Laksamana Pertama Totok Budi Santoso, menghadiri acara focus group discussion (FGD) draf Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), dan aparatur sipil negara (ASN). Totok menjelaskan jenis-jenis pelanggaran …

Read More »

Titi Anggraini: Tak Ada Welfare State Tanpa Kesetaraan Politik bagi Perempuan

Mewujudkan welfare state atau negara sejahtera merupakan impian semua masyarakat di dalam sebuah negara dan (mungkin) semua penyelenggara negara. Namun, untuk dapat dikatakan sebagai negara sejahtera, sebuah negara mesti menegakkan lima pilar, yakni demokrasi, penegakan hukum, perlindungan atas hak asasi …

Read More »

Irwan Sinuraya: Calon Penyedia Logistik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Akan Dikawal TP4

Kepala Sub bidang Direktorat Barang/Jasa Pemerintahan bidang Intelijen dan Anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Proyek-Proyek Pemerintah (TP4) Kejaksaan RI, Irwan Sinuraya, memberikan penjelasan mengenai pengawalan dan pengamanan untuk proses pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019. …

Read More »

Titi Anggraini: Ada Ketidakadilan dalam Syarat Dukungan Calon Perseorangan di Pilkada

Jumlah orang yang mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) semakin berkurang. Untuk Pilkada 2018, di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, jumlah pendaftar hanya sebanyak 75 pasangan calon (paslon). Jumlah ini kemungkinan akan berkurang setelah dilakukannya verifikasi administrasi. …

Read More »

Didik Supriyanto: Fungsi Ganda Bawaslu Merisaukan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja menyelesaikan persidangan dugaan pelanggaran administrasi pekan lalu (14/11). Sidang itu adalah sidang pertama kali yang menempatkan para anggota Bawaslu sebagai majelis hakim. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) memberi kewenangan baru bagi Bawaslu …

Read More »

Arif Rahman Hakim: Mengelola Pemilu Gampang-Gampang Susah

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim, menceritakan pengalaman selama mengelola pemilu di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan pemilu gampang-gampang susah. Simak penjelasan Arif dalam format wawancara. Bagaimana pengalaman selama terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Menyelenggarakan dan mengelola pemilu …

Read More »

Fritz Edward Siregar: Ada Beberapa Aturan Baru di Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu

Selasa, 21 November 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkonsultasikan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perbawaslu memuat beberapa hal baru. Simak penjelasan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, dalam …

Read More »

A. Darsono: Perjuangan Tingkatkan Jumlah Perempuan Caleg Terpilih di 2019

Departemen Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tengah menjalankan agenda-agenda untuk meningkatkan jumlah perempuan calon legislatif (caleg) terpilih di Pemilu 2019. Asisten Deputi (Asdep) Departemen Kesetaraan Gender, A. Darsono, menjelaskan perjuangan …

Read More »

Hasyim Gautama: Sipol Sistem Elektronik Strategis, Mestinya Ikuti Aturan Permen Kominfo

Dr. Hasyim Gautama, CSIM, ISMS-LA, ahli bidang informasi dan teknologi (IT), memberikan keterangan pada sidang perkara di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini menguraikan peraturan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia, yang semestinya …

Read More »

W. Riawan Tjandra: PKPU Telah Sesuai UU 7/2017 Kecuali Pasal 13

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil satu orang ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, W. Riawan Tjandra, guna memberikan pemahaman terkait kebijakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), hak administrasi partai politik, dan prinsip-prinsip pembuatan kebijakan oleh penyelenggara negara. …

Read More »