Tag Archives: afirmasi perempuan

Di rapat panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan afirmasi perempuan agar ditingkatkan. Sebab, kebijakan afirmasi perempuan pada undang-undang sebelumnya belum bisa mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. “PPP menginisiasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan kebijakan …

Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 …

Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena …

Jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara pemilu masih saja timpang. Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017–2022 hanya diikuti oleh 28,01 persen perempuan pendaftar. Angka ini melanjutkan tren timpangnya jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara …

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari; Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Yolanda Panjaitan; dan anggota Komisi II DPR, Ammy Amalia Fatma (dari kiri ke kanan), saat berbicara dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11). Diskusi itu membahas keterwakilan perempuan …

Afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK  menyiratkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. “Penjelasan Pasal 56 ayat (2) di UU. No.8 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi, …

Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan”. Menurut Ani, kebijakan afirmasi perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru melemahkan perempuan berpolitik. Pusat Kajian …

29 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Permohonan yang dikabulkan adalah soal keterwakilan perempuan dalam susunan pimpinan alat kelengkapan dewan. Mahkamah berpendapat pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi …