Februari 24, 2024
iden

Tag Archives: afirmasi perempuan

Zipper Murni untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan

Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 …

Read More »

Insentif dan Disinsentif Pencalonan Perempuan Ala Perancis dan Georgia

Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Read More »

Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …

Read More »

Perempuan Perlu Lebih Banyak Masuk dan Aktif di Partai

Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena …

Read More »

Julia Ikasarana: Timsel Harus Komitmen Penuhi 30% Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara pemilu masih saja timpang. Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017–2022 hanya diikuti oleh 28,01 persen perempuan pendaftar. Angka ini melanjutkan tren timpangnya jumlah perempuan pendaftar calon penyelenggara …

Read More »

Keterwakilan Perempuan

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari; Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Yolanda Panjaitan; dan anggota Komisi II DPR, Ammy Amalia Fatma (dari kiri ke kanan), saat berbicara dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11). Diskusi itu membahas keterwakilan perempuan …

Read More »

Langkah Mundur Afirmasi Perempuan di RUU Penyelenggaraan Pemilu

Afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK  menyiratkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. “Penjelasan Pasal 56 ayat (2) di UU. No.8 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi, …

Read More »

Partisipasi Politik Perempuan 2014 dan 2019

Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan”. Menurut Ani, kebijakan afirmasi perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru melemahkan perempuan berpolitik. Pusat Kajian …

Read More »

Menegaskan Kehadiran Perempuan di Parlemen

29 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Permohonan yang dikabulkan adalah soal keterwakilan perempuan dalam susunan pimpinan alat kelengkapan dewan. Mahkamah berpendapat pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi …

Read More »

PR DPR dan Keberpihakan pada Perempuan

Apa yang diharap dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja dilantik 1 Oktober 2014 lalu terhadap kesejahteraan perempuan? Masih perlukah berharap kepedulian kepada perempuan pada lembaga yang didominasi lelaki? Berdasar rentang hasil Pemilu 1999-2014, meski sempat bertambah presentase …

Read More »