Senin malam, 14 Februari 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 secara nasional. Pengumuman hari H pesta demokrasi ini diikuti KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pimpinan partai politik, dan pihak terkait secara daring. Dari sekian banyak hal yang didiskusikan peserta forum itu, ada satu yang ingin penulis ulas, yaitu alokasi kursi …

Daerah pemilihan adalah wilayah perebutan suara dan kursi. Di dalam wilayah daerah pemilihan terdapat sejumlah penduduk. Jumlah penduduk ini menentukan jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan. Jadi kursi itu mewakili penduduk, meski hanya sekitar 70% penduduk yang memiliki hak memberikan suara. Sebab, kanak-kanak tidak ikut memilih. Jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan menentukan sistem pemilu. Jika …

Tahun 2020 Indonesia kembali melangsungkan sensus penduduk sebagai rutinitas sepuluh tahunan. Data demografi penduduk hasil sensus tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui laju kependudukan, lebih jauh sangat berguna untuk urusan politik perwakilan di pemilu. Idealnya sensus penduduk dijadikan momentum untuk menata ulang keberimbangan alokasi kursi lembaga perwakilan di Indonesia yang cenderung timpang di beberapa provinsi. Sebagai negara yang menganut sistem pemilu …

Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat melakukan kajian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua kesimpulan penting. Pertama, penambahan kursi tak berbanding lurus dengan kualitas kinerja fungsi DPR. Kedua, penambahan kursi DPR malah akan melemahkan presidensial Indonesia. Kesimpulan kedua itu berarti menggambarkan paradoksal dengan tren rekayasa kepemiluan Indonesia. Pasalnya, undang-undang pemilu selalu mengandung semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial. …

Penambahan kursi belum terjamin dapat mengatasi persoalan disproporsional. Penambahan kursi malah berkonsekuensi pada pemborosan anggaran. Isu penambahan kursi mula-mula muncul untuk mengatasi persoalan representasi dan disproporsionalitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan jumlah penduduk dan daerah otonom baru jadi alasan untuk menambah kursi. Selain itu, daerah yang sudah lama tidak memperoleh kursi perwakilan sebagaimana semestinya (under represented) atau daerah yang …

Tak ada daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri menjadi bagian tak representatifnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama ini warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri disatukan bersama warga DKI Jakarta wilayah Pusat dan Selatan dalam Dapil DKI Jakarta II di Pemilu DPR. Jelas, aspirasi WNI di luar negeri dengan di Jakarta berbeda. Para calon dan dewan terpilih pun lebih memilih …

Diaspora Indonesia menginginkan pembentukan daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri melalui undang-undang pemilu. Organisasi ikatan warga negara Indonesia di luar negeri ini mengingatkan advokasi bertahun-tahun untuk menciptakan representasi dewan dengan WNI sebagai konstituen yang aspiratif. Ada sekitar 4.6 juta Warga Negara Indonesia yang bermukim di luar negeri, baik sebagai pekerja migran, profesional, maupun pengusaha. Setiap tahunnya, segenap diaspora Indonesia ini …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak menambah jumlah kursi dalam menjawab masalah kurang representatif. Pengalokasi ulang lebih menjawab kebutuhan representasi salah satunya dengan membuat dapil khusus luar negeri yang jumlah kursinya diambil dari 560 kursi DPR, bukan ditambah. “Salah satu gambaran kurang representatifnya kursi DPR saat ini adalah tak adanya dapil khusus luar negeri,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan …

Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu ditentang masyarakat sipil. Di tengah ketakpercayaan terhadap salah satu kamar parlemen Indonesia ini seharusnya penambahan kualitas yang diutamakan. “Yang harusnya ditambah adalah kualitas bukan kursi,” kata direktur eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan (29/5). Ferri …

Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu dinilai tak menjawab permasalahan representatif. Selama ini DPR tak representatif karena total kursi 560 tak dialokasi secara representatif dan keterpilihan dewan tak disertai sifat kerja yang aspiratif. “Kursi DPR saat ini dari tiap provinsinya tak representatif. Kursi Sumatera Barat mustinya dapat 11 malah dapat 14,” kata direktur eksekutif Pusat …