August 15, 2022

Rumah Pemilu

Rumah Pemilu
  • Beranda
  • Berita
  • Liputan Khusus
  • Wawancara
  • Opini
  • Kliping
    • Kliping Berita
    • Kliping Opini
  • UU & Peraturan
    • UUD
    • UU Pemilu
    • UU Terkait Pemilu
    • Putusan MK
    • Peraturan Pelaksanaan Pemilu
  • Pemuda
  • Wiki Pemilu
    • Sejarah Pemilu
    • Konsep dan Standar
    • Glosarium
  • Dokumen
  • Indeks
  • Arsip
6 New Articles
  • July 19, 2022 Laporan Ombudsman: Dugaan Maladministrasi dalam Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
  • June 10, 2022 PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024
  • June 10, 2022 KPU akan Mengoptimalkan Sipol sebagai Alat Bantu
  • June 10, 2022 Presiden Perpanjang Masa Jabatan Anggota DKPP
  • June 9, 2022 Tantangan Lama VS Tantangan Baru KPU
  • June 8, 2022 Menakar Penjabat Hingga 2024
Home Tag Archives: kemandirian KPU

Tag Archives: kemandirian KPU

Liputan Khusus

Hadar Nafis Gumay Sang Bintang Penegak Demokrasi

By USEP HASAN SADIKIN
August 15, 2017
in :  Liputan Khusus
Comments Off on Hadar Nafis Gumay Sang Bintang Penegak Demokrasi
3,956

Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mendapat penghargaan “Bintang Penegak Demokrasi” dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pegiat pemilu dan demokrasi yang lekat dengan kelembagaan Centre for Electoral Reform (Cetro) ini menjadi satu-satunya peraih bintang bidang demokrasi di tahun 2017. Menurut situs resmi Sekretriat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id) Bintang Penegak Demokrasi adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada mereka …

Read More
Berita

Calon Anggota KPU Ini Berani Mengundurkan Diri Jika KPU Melakukan Judicial Review Lagi

By Maharddhika
April 4, 2017
in :  Berita
Comments Off on Calon Anggota KPU Ini Berani Mengundurkan Diri Jika KPU Melakukan Judicial Review Lagi
3,352

Wahyu Setiawan, calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), berani mengundurkan diri jika KPU melakukan judicial review kembali. Sikap ini, menurutnya, adalah penghormatan pada lembaga negara dan peraturan perundang-undangan. “Jika ada judicial review dan saya kalah di rapat pleno KPU maka saya akan mengundurkan diri,” kata Wahyu Setiawan yang juga menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dalam uji kelayakan …

Read More
Wawancara

TITI ANGGRAINI: Penting Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu dalam Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu

By USEP HASAN SADIKIN
April 4, 2017
in :  Wawancara
Comments Off on TITI ANGGRAINI: Penting Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu dalam Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu
2,218

Uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 3 sampai 4 April 2017 ini merupakan tahap akhir dari proses panjang seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Sejak tahap yang dilakukan Tim Seleksi, kemandirian penyelenggara pemilu menjadi hal yang paling ditekankan. Integritas dan kualitas kinerja sesuai latar belakang para calon menjadi satu kesatuan pemenuhan KPU dan Bawaslu yang mandiri. Tapi, hasil …

Read More
Berita

Ketua KPU Kalimantan Barat Tak Setuju Aturan Konsultasi Mengikat di DPR

By AMALIA SALABI
January 23, 2017
in :  Berita
Comments Off on Ketua KPU Kalimantan Barat Tak Setuju Aturan Konsultasi Mengikat di DPR
1,778

Pada wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat (23/1), Ketua KPU Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawaty, mengatakan tak setuju dengan ketentuan konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat mengikat. Menurut Umi, aturan tersebut telah mengganggu kemandirian KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) yang konsisten dengan Undang-Undang (UU) dan konstitusi. Salah …

Read More
Berita

Bukti Intervensi DPR terhadap PKPU di 2016 

By AMALIA SALABI
January 6, 2017
in :  Berita
Comments Off on Bukti Intervensi DPR terhadap PKPU di 2016 
2,187

Aturan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang digodok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2016 memuat pasal yang disusupi kepentingan politik. Pasal yang muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini jadi bukti bahwa keputusan RDP yang mengikat ini jadi celah intervensi. Fadli Ramadhanil, peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem), menjelaskan bahwa salah satu …

Read More
Liputan Khusus

Ijtihad Meneguhkan Kemandirian Penyelenggara Pemilu

By Debora Blandina
June 13, 2016
in :  Liputan Khusus
Comments Off on Ijtihad Meneguhkan Kemandirian Penyelenggara Pemilu
1,612

Kewajiban konsultasi yang mengikat dalam pembuatan peraturan menarik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke jerat kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. KPU siap judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Segera setelah hasil revisi kedua Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 resmi diundangkan pemerintah, KPU dengan tegas mengatakan akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang digugat menyangkut …

Read More
Wawancara

Ida Budhiati: Konsultasi Mengikat, KPU Pasti Ajukan Judicial Review ke MK

By Maharddhika
June 8, 2016
in :  Wawancara
Comments Off on Ida Budhiati: Konsultasi Mengikat, KPU Pasti Ajukan Judicial Review ke MK
1,063

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Istilah “mengikat” dianggap mengancam kemandirian KPU dan memberikan peluang besar bagi DPR mengintervensi …

Read More
Opini

KPU yang Nasional, Tetap, dan Mandiri?

By USEP HASAN SADIKIN
December 6, 2015
in :  Opini
Comments Off on KPU yang Nasional, Tetap, dan Mandiri?
2,847

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri mengalami hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serempak 2015. Di beberapa kasus, karakter konstitusional KPU tak bisa menjamin penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi baik dalam relasinya dengan lembaga pengawas. Di beberapa daerah pun, hirarkis KPU sangat kesulitan menjamin kesesuaian hukum untuk membatalkan calon-calon bermasalah pidana. Keadaan kelembagaan pemilu seperti …

Read More
Liputan Khusus

Revisi Undang-Undang Oleh DPR Tegaskan KPU Tak Bisa Diintervensi

By Bagus Purwoadi
May 9, 2015
in :  Liputan Khusus
Comments Off on Revisi Undang-Undang Oleh DPR Tegaskan KPU Tak Bisa Diintervensi
1,395

Awal April lalu, definisi KPU tentang petahana (incumbent) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dinilai telah melangkahi undang-undang. Hampir seluruh Anggota Panitia Kerja PKPU, yang di antaranya adalah Anggota Komisi II DPR RI, menilai bahwa KPU terlalu berlebihan dalam menafsirkan makna petahana dalam peraturannya. Setelah melalui pembahasan yang demikian alot, pada akhirnya KPU menyetujui rekomendasi DPR untuk hanya memaknai petahana …

Read More
Liputan Khusus

Kemandirian KPU Akan Selesaikan Dualisme Partai

By Bagus Purwoadi
March 19, 2015
in :  Liputan Khusus
Comments Off on Kemandirian KPU Akan Selesaikan Dualisme Partai
1,170

Sifat kemandirian Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam konstitusi diuji dengan dualisme partai di jelang pilkada. Keserentakan pilkada di 233 daerah menambah mendesaknya persiapan KPU. Tapi jumlah pilkada ini menjadikan kuasa kepemimpinan daerah ratusan kali lipat lebih penting bagi partai sehingga intervensi terhadap KPU jauh lebih kuat. Dinamika perumusan Peraturan KPU untuk pilkada menyertai konsultasi dengan Komisi II dan Panitia …

Read More

Sosok

Sosok

Duta Pemilu dan Demokrasi Selamanya

November 19, 2021

Demokratur

Demokratur

Pura-pura Penak Pemilu

March 31, 2017

Kirim Tulisan

Populer

UU No.7/2017 tentang Pemilu (Batang Tubuh, Lampiran 1 s/d 4, dan Penjelasan)

rumahpemiluadmin
August 21, 2017

Parliamentary Threshold Berlaku Juga untuk Parlemen Daerah

AMALIA SALABI
June 2, 2017

Pasca Putusan MK, Anggota PPK Tak Jadi Tiga

AMALIA SALABI
July 23, 2018

Agenda

Pilkada Banten Apps Challenge 2016

USEP HASAN SADIKIN
November 18, 2016

Diskusi publik “Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal”

rumahpemiluadmin
November 16, 2016

Kalender Pemilu

  • November 16, 2016

    Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah 2015

About us

Rumahpemilu.org merupakan portal berita dan data pemilu Indonesia. Media advokasi demokrasi ini memberitakan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung serta mendata dan menginformasikan, mulai dari Pemilu 1955. Didirikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 2012, rumahpemilu.org berprinsip netral dan imparsial dengan tak memberitakan aspek kontestasi, elektabilitas, serta intrik elite/internal peserta pemilu dan partai politik sehingga terhindar dari sifat partisan.

Follow us

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Tim Kerja
  • Lowongan
© Copyright 2016, RumahPemilu.org All Rights Reserved