Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mendapat penghargaan “Bintang Penegak Demokrasi” dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pegiat pemilu dan demokrasi yang lekat dengan kelembagaan Centre for Electoral Reform (Cetro) ini menjadi satu-satunya peraih bintang bidang demokrasi di tahun 2017. Menurut situs resmi Sekretriat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id) Bintang Penegak Demokrasi adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada mereka …

Wahyu Setiawan, calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), berani mengundurkan diri jika KPU melakukan judicial review kembali. Sikap ini, menurutnya, adalah penghormatan pada lembaga negara dan peraturan perundang-undangan. “Jika ada judicial review dan saya kalah di rapat pleno KPU maka saya akan mengundurkan diri,” kata Wahyu Setiawan yang juga menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dalam uji kelayakan …

Uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 3 sampai 4 April 2017 ini merupakan tahap akhir dari proses panjang seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Sejak tahap yang dilakukan Tim Seleksi, kemandirian penyelenggara pemilu menjadi hal yang paling ditekankan. Integritas dan kualitas kinerja sesuai latar belakang para calon menjadi satu kesatuan pemenuhan KPU dan Bawaslu yang mandiri. Tapi, hasil …

Pada wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat (23/1), Ketua KPU Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawaty, mengatakan tak setuju dengan ketentuan konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat mengikat. Menurut Umi, aturan tersebut telah mengganggu kemandirian KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) yang konsisten dengan Undang-Undang (UU) dan konstitusi. Salah …

Aturan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang digodok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2016 memuat pasal yang disusupi kepentingan politik. Pasal yang muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini jadi bukti bahwa keputusan RDP yang mengikat ini jadi celah intervensi. Fadli Ramadhanil, peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem), menjelaskan bahwa salah satu …

Kewajiban konsultasi yang mengikat dalam pembuatan peraturan menarik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke jerat kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. KPU siap judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Segera setelah hasil revisi kedua Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 resmi diundangkan pemerintah, KPU dengan tegas mengatakan akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang digugat menyangkut …

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Istilah “mengikat” dianggap mengancam kemandirian KPU dan memberikan peluang besar bagi DPR mengintervensi …

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri mengalami hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serempak 2015. Di beberapa kasus, karakter konstitusional KPU tak bisa menjamin penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi baik dalam relasinya dengan lembaga pengawas. Di beberapa daerah pun, hirarkis KPU sangat kesulitan menjamin kesesuaian hukum untuk membatalkan calon-calon bermasalah pidana. Keadaan kelembagaan pemilu seperti …

Awal April lalu, definisi KPU tentang petahana (incumbent) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dinilai telah melangkahi undang-undang. Hampir seluruh Anggota Panitia Kerja PKPU, yang di antaranya adalah Anggota Komisi II DPR RI, menilai bahwa KPU terlalu berlebihan dalam menafsirkan makna petahana dalam peraturannya. Setelah melalui pembahasan yang demikian alot, pada akhirnya KPU menyetujui rekomendasi DPR untuk hanya memaknai petahana …

Sifat kemandirian Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam konstitusi diuji dengan dualisme partai di jelang pilkada. Keserentakan pilkada di 233 daerah menambah mendesaknya persiapan KPU. Tapi jumlah pilkada ini menjadikan kuasa kepemimpinan daerah ratusan kali lipat lebih penting bagi partai sehingga intervensi terhadap KPU jauh lebih kuat. Dinamika perumusan Peraturan KPU untuk pilkada menyertai konsultasi dengan Komisi II dan Panitia …