Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu (30/3), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada …
Read More »Tag Archives: manajemen pemilu
Skema Penundaan Pilkada
Pilihan untuk menunda tahapan Pilkada 2020 adalah langkah yang tepat. Bahkan, opsi menunda pilkada dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan di tengah pandemi Covid-19 yang terus mengkhawatirkan. Kesimpulan pada poin pertama dalam rapat dengar pendapat antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu …
Read More »KPU Prioritaskan Penyegeraan Perpu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden. Perpu harus disegerakan demi menjamin …
Read More »Pemilu di Era Revolusi Industri 4.0
Penggunaan electronic voting atau yang lebih dikenal dengan istilah e-voting dianggap sebagai konsekuensi logis dari perkembangan revolusi industri 4.0. Efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu dan efisiensi anggaran, disebut-sebut menjadi keuntungan utama dari penggunaan e-voting. Jika memang demikian, pertanyaanya apakah e-voting …
Read More »Pilkada Ditunda, Aktivitas Teknis Tahapan Mesti Diulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke …
Read More »Demokrasi Elektoral, Virus Korona, dan Kemanusiaan
DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda pemilu akibat pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menyebar cepat telah membuat agenda pemilihan di banyak negara ditunda. …
Read More »KPU Harus Memastikan Materi-materi Penting Masuk dalam Perpu
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Sejumlah lembaga advokasi pemilu menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan materi-materi penting masuk dalam Perpu. Kesepakatan …
Read More »APBN dalam Perpu untuk Menjamin Penundaan dan Keberlanjutan Pilkada
Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini penting diubah menjadi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara …
Read More »Hal-hal yang Mesti Disiapkan Pasca-Kesepakatan Perpu Penundaan Pilkada
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui siaran pers 31 Maret menilai kesepakatan ini sebagai langkah tepat …
Read More »Terobosan Pemilu dalam Perppu Penundaan Pilkada
Penundaan Pilkada Serentak 2020 telah bulat dan meminta pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ini kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu …
Read More »