Tag Archives: manajemen pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Anggaran Pilkada 2020 yang sudah dialokasikan pemerintah daerah di APBD akan direalokasikan untuk penanganan wabah Covid-19. Terkait dengan hal …

Artikel ini bukan latah ikut meramaikan seruan “omnibus law” Presiden Jokowi. Sebab, gagasan menyatukan undang-undang pemilu sudah lama jadi bahasan di kalangan pegiat pemilu. Meski  UU No 7/2017 telah menyatukan tiga undang-undang pemilu, namun masih ada undang-undang pilkada dan undang-undang …

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur penundaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 didesak. Beberapa opsi skenario waktu perlu disiapkan. Penundaan empat tahapan Pilkada 2020 dan perpanjangan masa darurat Covid-19 berimbas pada mundurnya tahapan lain. Bukan tak mungkin, hari …

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai tidak perlu memuat waktu spesifik penundaan pemungutan suara Pilkada 2020. Penyebutan waktu secara spesifik di tengah situasi ketidakpastiaan akhir pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan membutuhkan Perppu penundaan kembali jika dalam waktu yang telah ditentukan Pilkada …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan pilkada membutuhkan daftar masalah yang menjadi acuan penyusunan pasal/ayat, di antaranya masalah pembiayaan pilkada. Kepastian anggaran salah satu masalah utama dalam penundaan dan keberlanjutan pilkada serentak. Penundaan Pilkada 2020 di 270 daerah karena wabah …

Semakin masifnya penyebaran Covid-19 dan belum adanya kepastian kapan berakhirnya membuat penundaan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020 tak terhindarkan. Komisi Pemilihan Umum bahkan membuka opsi pemungutan suara ditunda satu tahun atau artinya baru digelar September 2021 dari semula …

Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada 2020 karena pandemik Coronavirus desaise (Covid-19). Tanpa Perppu ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa menunda penyelenggaraan transisi pemerintahan di 270 daerah. UU Pilkada mengunci pungut hitung Pilkada …

Merespon wabah Coronavirus desaise (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Keputusan dan Surat Edaran penundaan beberapa tahapan Pilkada, di antaranya tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penundaan Pembentukan PPS pada Maret 2020 tidak sesuai dengan waktu pungut hitung Pilkada …

List of Sustainability Status of States Elections in the Corona Pandemic: https://drive.google.com/file/d/1hktv1b3zpj6wOurV18pFa3UKujUmdYyv/view

Guidelines and Recommendations for Electoral Activities During the COVID-19 Pandemic: https://drive.google.com/file/d/1o2nJ_XC-pNA8i_6EQbC6atRRdLxlvvj6/view