Tag Archives: mk

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu tempat pemungutan suara (TPS), yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Di TPS tersebut …

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di empat daerah. Empat daerah tersebut adalah Gayo Lues, Aceh; Bombana, Sulawesi Tenggara; Maybrat, Papua Barat; serta Kepulauan Yapen, Papua. Di Gayo Lues, Aceh, MK memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela sengketa hasil Pilkada 2017 (4/4). Dari 50 permohonan, 40 permohonan tidak dapat diterima. Tujuh pemohon sengketa hasil Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) mungkin masih bisa bernapas lega. MK tak mengeluarkan putusan sela tanda …

Permohonan sengketa hasil Pilkada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tidak berarti mengubah kemenangan pasangan calon (paslon). Keputusan MKmerujuk pada hasil penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. “Tidak semua putusan yang dimenangkan akan mengubah kemenangan calon. Kalau MK …

Banyak pemohon sengketa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak benar-benar memahami ketentuan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya,  MK sulit menangani kasus. Pada Pilkada Serentak tahap kedua yang akan dilangsungkan pada 2017, MK berharap masyarakat memahami ketentuan pengajuan dan …

Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, sebagian besar karena tak tepat waktu. Seperti apa penjelasan terhadap keadaan ini? Apakah ada harapan terobosan penegakan …

Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. Merujuk pengalaman MK menangani sengketa pilkada, hanya satu permohonan perselisihan hasil pilkada yang putusannya membalikan keadaan keterpilihan …

Setelah pilkada 9 desember 2015  selesai beberapa daerah sudah mengumumkan pemenang dan beberapa daerah lainnya memilih memperkarakan hasilnya kepada MK sebagai bentuk  ketidakpuasan calon terhadap hasil pilkada. Dari 269 daerah yang ikut pilkada seperti yang dilansir Mahkamah Konstitusi 147 pemohan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membatasi hak pasangan calon di pilkada mencari keadilan hasil pilkada. Ada kecenderungan MK menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar …

Masa penantian itu kini telah berujung pada sebuah kepastian. Calon tunggal Kepala Daerah tetap dapat berlaga pada 9 Desember 2015 nanti. Sempat  nasib calon tunggal kepala daerah ini di tiga wilayah: Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah  Utara, …