Tag Archives: pemilu serentak

Koran Tempo memberitakan (21/10), bekas Ketua Majelis Rendah Kongres Brasil, Eduardo Cunha, ditangkap Polisi (19/10, waktu Brasil) terkait korupsi. Pentolan kaukus Evangelis Kristen di DPR, yang memimpin pemakzulan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff ini diduga menerima suap jutaan dolar Amerika …

Konstitusi mengamanatkan bentuk sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini tetap bertahan di tengah tantangan berupa betapa sulitnya membangun koalisi dalam sistem kepartaian multipartai yang melahirkan persoalan berupa tak efektifnya pemerintahan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pemilu yang mestinya didesain untuk kebutuhan …

Pengamat pemilu, Pipit Kartawidjaja merupakan satu dari sedikit orang Indonesia yang di fase awal Reformasi sudah berperhatian dengan sistem pemilu. Lelaki yang berdomisili Jerman ini masih memperhatikan pemilu Indonesia salah satunyanya dengan analisa matematika pemilu. Kolomnya soal hitung-hitungan syarat dukungan …

Adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pemilu legislatif dan eksekutif dilakasanakan secara bersamaan pada 2019, semakin menguatkan pentingnya kodifikasi UU pemilu. Dalam sudut pandang hukum, Anke Freckmann dan Thomas Wegerich (1999) menjelaskan kodifikasi sebagai ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada …

Pembahasan anggaran pilkada serentak 2015 akan menjadi jelas jika kita juga tempatkan pilkada serentak menurut rekayasa kepemiluan. Desain keserentakan lebih tepat jika kita merujuk pada pengertian pemilu serentak (concurrent election). Pemilu serentak adalah penggabungkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam …

Putusan Mahkamah Konstitusi (23/1’14) yang menitah penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 bisa dinilai sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensial. Tapi menguatnya presidensialisme Indonesia bergantung pada pengertian serta bentuk implementasi pemilu serentak. Salah memberikan pengertian atau salah mendesain pemilu serentak bisa berdampak …

Ada suatu rutinitas fundamental yang kurang baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Setiap lima tahun sekali, DPR dan pemerintah selalu membentuk undang-undang baru untuk pelaksanaan pemilu. Baik untuk pemilu legislatif, maupun UU pemilu presiden dan wakil presiden. Hanya pada …

Setelah DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) menjadi undang-undang pada Selasa (20/1) lalu, KPU merencanakan penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2015. Rencana KPU tersebut merupakan perwujudan dari …

Tahun 2014, dengan suksesnya pemilu legislatif dan pemilu presiden, cukup menggembirakan bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Harapan pemilu merekayasa penciptaan pemerintahan dengangovernability yang baik di sistem presidensial multipartai khas Indonesia (pelan-pelan) menguat. Suksesnya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden jadi highlight …

23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Putusan MK mengenai pemilu serentak merupakan kemajuan tata negara Indonesia yang terus membangun presidensialisme. Yang khas dari sistem presidensial adalah adanya dua pemilu, tak hanya pemilu legislatif (yang …