Tag Archives: penegakan hukum

Undang-undang Pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. Sehingga, larangan dalam kampanye Pilkada 2017 tetap merujuk pada revisi pertama, UU No.8/2015. Ketentuan huruf i berbunyi, …

Revisi Undang-Undang Pilkada saat ini dalam perkembangannya, diantaranya penguatan atau perluasan kewenangan Bawaslu  dan jajarannya dalam menangani berbagai sengketa Pilkada, misalnya, sengketa pada tahap pencalonan, memang pada Pilkada 2015 lalu penyelesaian sengketa administrasi pada tahap pencalonan yang berlarut-larut. Hingga memperluas …

Data yang dipaparkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak dalam seminar “Evaluasi Pilkada Serentak 2015” di Universitas Trisakti (15/3) mengonfirmasi tak efektifnya penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana yang bisa divonis jumlahnya hanya satu persen. Padahal, dari seluruh …

Pilkada 2015 serentak tahap pertama telah selesai dalam sekelumit celah kelemahan. Perbaikan secara menyeluruh, sistematis dan segera wajib bekerja. Pilkada-pilkada serentak tahap selanjutnya menghadang di depan mata. Salah satu penguatan untuk menutup celah pelemahan pengawas pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu di …

Posisi pemantau pemilu sejatinya adalah bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemantau pemilu adalah kekuatan dari luar organ negara yang akan menjaga bahwa proses pemilu tidak boleh dibiarkan berada diatas praktik kecurangan. Keberadaan pemantau pemilu menjadi …

Konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tak memberi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam konsep keadilan pemilihan, ruang itu hanya tersedia bagi peserta pemilihan. Jika peserta pemilihan tak puas oleh keputusan penyelenggara, dalam hal …

Meskipun pemilihan kepala daerah baru akan dimulai desember tahun ini, namun baliho, spanduk, stiker dan iklan kampanye lainnya sudah bertebaran di daerah-daerah yang akan melakukan pemilihan, bahkan sudah sejak akhir tahun lalu. Berbagai citra positif tentang bakal calon seperti merakyat, …

Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie dalam pelatihan tahapan pemilu Presiden tahun 2014 di kantor KPU (22/5) memaparkan, sudah ada 1.333 laporan yang diregisrasi, dari laporan tersebut mayoritas terkait ketidaknetralan anggota panitia pemungutan suara (PPS),  Panitia Pemilihan …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didesain sebagai lembaga pengawal proses pemilu serasa kehilangan makna. Tugas pengawasan yang langsung dan melekat terhadap segala proses pemilu nyaris tidak terasa kuasanya. Bawaslu bak lembaga yang kehilangan palu dalam menertibkan mereka yang berkompetisi secara …