Tag Archives: pilkada 2015

Pilkada 2015 di 269 daerah di antaranya diselenggarakan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat dan Papua. Merujuk daftar daerah penyelenggaraan Pilkada 2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai praktik pemilihan cara Noken masih berlangsung di Kabupaten Yahukimo. Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) …

Kompleksitas relasi penyelenggara pemilu di Indonesia bertambah kasus. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tak meloloskan Bupati Kaimana, Matias Mairuma sebagai peserta di pilkada karena perbedaan tempat lahir yang tertera di berkas kependudukan dengan yang tertera di semua ijazah. Panwaslu Kaimana …

Kota Metro, Provinsi Lampung merupakan satu dari sedikit daerah yang petahana kepala daerahnya tak mencalonkan lagi pada 2015. Merujuk pada semangat kesetaraan kontestasi melalui fasilitas kampanye pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah, kontestasi peserta di Pilkada Kota Metro …

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 9 Desember 2015, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyelenggarakan lomba “Pilkada Serentak Apps Challenge Code for Vote 4.0”. Lomba ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, …

Infopilkada.kpu.go.id serta pemberitaan pilkada (hingga 19/10 2015) menginformasikan ada 278 petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 berstatus sebagai kepala daerah, 128 sebagai wakil kepala daerah. Ada 5 berstatus gubernur dan 5 sebagai wakil gubernur. …

Meningkatnya dana hibah sebagai usulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan (APBDP) Tangsel 2015 dari Rp. 29,5 miliar menjadi Rp. 105,2 miliar (naik 256%) diduga untuk kepentingan politik kuasa petahana di pilkada. Direktur eksekutif Tangerang Public Transparency Watch (Truth), …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dua daerah menetapkan calon yang masih berstatus narapidana bebas bersyarat sebagai calon kepala daerah. KPU dan Bawaslu didesak segera membatalkan pencalonan tersebut. Dua calon yang masih berstatus bebas bersyarat terdaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah …

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menawarkan opsi setuju dan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah bercalon tunggal memunculkan kebingungan baru. Siapa yang memiliki kedudukan hukum mewakili pemilih tidak setuju? Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 membuat pasangan calon tunggal di Tasikmalaya, Blitar, …

Mahkamah Konstusi (MK) memutuskan Pilkada 2015 bercalon tunggal tak ditunda ke 2017. Putusan Nomor 100/PUU-XIII/yang menyatakan daerah dengan calon tunggal tetap melangsungkan pemilu untuk menanyakan kepada pemilih “setuju” atau “tidak setuju”. Jika pemilih menyatakan setuju maka kandidat tersebut secara otomatis …

Konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tak memberi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam konsep keadilan pemilihan, ruang itu hanya tersedia bagi peserta pemilihan. Jika peserta pemilihan tak puas oleh keputusan penyelenggara, dalam hal …