Tag Archives: pilkada 2015

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus daerah bercalon tunggal berhak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Putusan ini mesti diikuti regulasi teknis yang jelas dan sosialisasi masif sistem baru Pilkada calon tunggal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan …

Salah satu hasil rapat terakhir antara pemerintah, partai, dan penyelenggara pemilu, adalah KPU bisa menerima pencalonan dari partai yang bersengketa jika mereka melakukan islah terbatas. Maksud islah terbatas adalah pencalonan dari partai yang terpecah bisa diterima sepanjang mereka mengusung calon …

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 untuk mendefinisikan siapa yang termasuk petahana dan siapa yang tidak termasuk petahana. Tetapi SE ini kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari koalisi masyarakat sipil yang mengawal Pilkada. Dalam …

Memasuki tahapan seleksi penerimaan panitia penyelengara pilkada, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota belum ada kejelasan anggaran. Salah satunya KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penyusunan anggaran telah dilakukan satu setengah bulan lalu tetapi belum mendapat kepastian dari pemerintah Kabupaten Pemalang. …

Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota dianggap telah melanggar hak perlakuan sama di hadapan hukum dan tidak didiskriminasikan. Oleh …

Pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata menuai sejumlah masalah. Berdasarkan studi yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), pembiayaan pilkada bersumber APBD menjadi permasalahan karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Pembiayaan pilkada …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Kompleksitas pilkada serentak pada tataran pengawasan pemilu sebetulnya setara dengan penyelenggaraan pemilu nasional. Pengalaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2014 (legislatif dan eksekutif) bisa menjadi dasar pengawasan pilkada serentak. Evaluasi dan perencanaan yang matang Bawaslu dengan jajarannya di tingkat …

Demokratisasi dipandang sebagai salah satu cara mencapai perdamaian di daerah konflik. Salah satu wujud demokratisasi yang dilakukan di Indonesia adalah dilaksanakannya pilkada di daerah pascakonflik. Istilah ini kemudian dinamai dengan pemilu pascakonflik yang kemudian dinilai sebagai instrumen strategis untuk penyelesaian …