Tag Archives: pilkada 2017

Pilkada serentak gelombang kedua beberapa bulan lagi akan segera dimulai tahapannya. Sekitar 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi dan 92 kabupaten/ kota akan melaksanakan hajatan demokrasi pada bulan Februari Tahun 2017. Pada saat ini KPU RI sedang melakukan evaluasi …

Terpidana hukuman percobaan bisa maju di pilkada. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengubah kesimpulan soal legalitas terpidana dengan …

Terpidana hukuman percobaan diusulkan bisa maju di Pilkada. Upaya membangun Pilkada yang bersih dan berintegritas tercederai. Rapat dengar pendapat (RDP) memanas saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengoreksi redaksi kesimpulan tertulis hasil RDP sebelumnya (26—27/8). KPU …

  Pendaftar jalur perseorangan Pilkada 2017 meningkat dibandingkan Pilkada 2015. Padahal persyaratan jalur perseorangan Pilkada 2017 berdasar UU No.10/2016 lebih berat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Konteks dinamika politik masing-masing daerah menjadi faktor lain selain soal ketersediaan/kekosongan figur calon pemimpin. Rumahpemilu.org merujuk …

Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang perihal dalam kampanye. Di antaranya Ketentuan huruf i yang melarang kampanye di tempat ibadah. Mengingat pengalaman tinggi potensi pelanggaran terhadap …

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam forum …

Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan hasil revisi undang-undang pilkada. Pasalnya, masih saja dikaitkan syarat mundur dewan dengan syarat (hanya) cuti bagi petahana kepala daerah yang …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ini, Panitia Kerja (Panja) menyampaikan 13 poin revisi yang telah dibahas. Dari 13 poin tersebut, ada satu poin …

Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembiayaan Pilkada 2017 kembali berdasar APBD. Hal ini pun kemungkinan disetujui DPR. Sebagian berpendapat karena siklus APBN tak …

Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal dari APBD. Padahal keadaan keuangan daerah berbeda-beda, dan tak sedikit yang kesulitan untuk bisa membiayai pilkada. Rancangan ini …