Tag Archives: politik uang

Masyarakat adat punya kekuatan kolektif untuk menjawab dalam kehidupan bersama, termasuk politik. Keterpilihan pemilu yang berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat adat. Masalahnya, selain tak solid, upaya musyawarah memutuskan dukungan kepada representasi adat kalah dengan politik uang serta pemilu …

Pilkada Serentak 2017 masih diwarnai pelanggaran politik uang. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat 36 persen pelanggaran pidana dari 78 peristiwa yang ditemukan. Pelanggaran pidana ini didominasi oleh pelanggaran politik uang. “Sebagian besar pelanggaran pidana terjadi dalam bentuk politik …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana kampanye. KPK dan PPATK memiliki kapabilitas yang kuat dalam penyelidikan, sehingga perannya dinilai mampu membongkar kasus politik uang …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengusulkan agar frase terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pengaturan penindakan politik uang yang tertera di dalam RUU Pemilu Pasal 252 ayat (3) dihapuskan. Pasal tersebut dinilai Muhammad sebagai pasal karet yang sama sekali …

TASIKMALAYA — Panwaslu Kota Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon wali kota Dede Sudrajat pada Senin, (21/11). Dede diduga melanggar kampanye dengan memberikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk perbaikan masjid. Divisi penindakan pelanggaran Panwaslu …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Pasal 442 ayat (1) mengadopsi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku politik uang. Akan tetapi, ketentuan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pasal tersebut tidak diberikan penjelasan yang jelas, sama …