Akhir April 2018, ada yang menggugat pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden. Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, mengajukan uji materi Pasal 169 dan Pasal 227 UU No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi. Penggugat beralasan, pada tahap pencalonan presiden-wakil presiden Pemilu 2019 tak ada figur wakil presiden yang layak mendampingi Jokowi seperti JK. “Dia (JK) ini sosok tengah …

Di salah satu Debat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Pasangan Calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengkampanyekan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Aksi paslon Nomor Urut 3 ini lahirkan pertanyaan, apa relevansinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemilu presiden (Pilpres)? Tagar itu kemungkinan lebih sebagai upaya peningkatan elektabilitas Asyik (Ajat-Syaikhu). Karena kita tahu, elektabilitas Prabowo Subianto berskala nasional. Sangat mungkin, seluruh warga …

Undang-Undang Pemilu yang telah disetujui DPR pada 21 Juli lalu menyisakan ambivalensi arah penataan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Di satu sisi, keputusan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen berupaya memperkuat sistem presidensial. Di sisi lain, ambang batas perolehan suara/kursi partai politik sebesar 4 persen mendorong sistem multipartai. Studi Scott Mainwaring (1993) di 31 negara mendukung asumsi tersebut. Pertama, sistem …

Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat melakukan kajian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua kesimpulan penting. Pertama, penambahan kursi tak berbanding lurus dengan kualitas kinerja fungsi DPR. Kedua, penambahan kursi DPR malah akan melemahkan presidensial Indonesia. Kesimpulan kedua itu berarti menggambarkan paradoksal dengan tren rekayasa kepemiluan Indonesia. Pasalnya, undang-undang pemilu selalu mengandung semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial. …

Masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya ke koalisi Pemerintah seiring reshuffle kabinet mengingatkan rencana Pemilu Serentak 2019. Penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif dalam satu waktu pemilihan bertujuan menghasilkan pemerintahan terpilih yang efektif karena didukung partai mayoritas di parlemen sejak terpilih. Harapannya, koalisi partai pemerintah terjadi lebih dini dan relatif permanen. Kepada pakar ilmu politik, Syamsuddin Haris, rumahpemilu.org bertanya …

Adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pemilu legislatif dan eksekutif dilakasanakan secara bersamaan pada 2019, semakin menguatkan pentingnya kodifikasi UU pemilu. Dalam sudut pandang hukum, Anke Freckmann dan Thomas Wegerich (1999) menjelaskan kodifikasi sebagai ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada dan menampilkan sebagai suatu yang utuh dalam satu perangkat undang-undang. Dengan kata lain, kodifikasi UU pemilu merupakan suatu cara untuk …

Perubahan radikal pascareformasi terhadap sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial, dinilai tanpa didasari argumen mendalam. Akibatnya, konstitusi tidak seimbang mengatur sistem pemilu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemilihan presiden didesain, sementara pemilu legislatif bak diberi cek kosong. Saldi Isra, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, menilai perlu pendalaman sistem pemilu dan kaitannya dengan sistem pemerintahan dalam konstitusi. Ini penting untuk …

Tahun 2014, dengan suksesnya pemilu legislatif dan pemilu presiden, cukup menggembirakan bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Harapan pemilu merekayasa penciptaan pemerintahan dengangovernability yang baik di sistem presidensial multipartai khas Indonesia (pelan-pelan) menguat. Suksesnya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden jadi highlight atas event politik di 2014. Sistem presidensial, yang menyertakan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, semakin matang. KPU memegang peran sentral …

23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Putusan MK mengenai pemilu serentak merupakan kemajuan tata negara Indonesia yang terus membangun presidensialisme. Yang khas dari sistem presidensial adalah adanya dua pemilu, tak hanya pemilu legislatif (yang berlaku di sistem pemerintahan parlementer) tapi juga pemilu presiden. Dengan penyatuan dua pemilu ini, pemilu mendorong rakyat untuk mengkondisikan parlemen …

“Demokrasi tak mati ketika masih ada caci maki. Demokrasi mati ketika pemujaan dimulai.” Tweet @RockyGerung (27/9) Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada yang mensahkan rancangan pilkada tak langsung hadirkan keriuhan publik. Menjadi masalah bukan soal keriuhannya. Karena demokrasi memang perangkat lunak peradaban bicara. Keriuhan dalam demokrasi menjadi masalah saat berkecenderungan mengagitasi dan menghasilkan absolutisme. Agitasi publik itu yang mengaburkan masalah utama …