Ketaksesuaian persentase perempuan-lelaki sebagai warga dengan persentase perempuan-lelaki di lembaga perwakilan tak linier dengan indeks demokrasi. Representasi perempuan Indonesia di parlemen masih di bawah 20% tapi peringkat kualitas demokrasi Indonesia bisa lebih baik dari negara-negara yang representasi perempuannya tinggi. Indonesia penting menyadari seberapa pengaruh antara representasi perempuan di parlemen dengan kualitas demokrasi negara. Karena, berdasar data peringkat demokrasi dan representasi …

UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi regulasi yang diagendakan Pemerintahan 2014-2019. Mungkin ruang politik pemuda tak langsung diterima menjadi bagian dari ketentuan kedua undang-undang ini, tapi setidaknya menjadi momentum penyadaran kolektif gerakan pemuda secara nasional. Ada pendapat umum, selama ini pemuda hanya dijadikan objek pendulang suara kaum tua di kontestasi pemilu. Partisipasi memilih pemuda tak berdampak pengabulan aspirasi muda …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad dalam sambutan peluncuran buku “Materi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Kepemiluan 2014” (19/11) membandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu Amerika Serikat. Salah satu perbedaannya menurut Muhammad adalah tak ada “karpet merah” bagi perempuan di pemilu Amerika Serikat. “Saat saya berkunjung dan menyaksikan pemilu Amerika Serikat, isu perempuan adalah salah satu hal yang kami diskusikan. Dan ternyata …

Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 pada 14 Mei 2014, tercatat 97 calon anggota legislatif (caleg) perempuan terpilih dari total 560 kursi DPR RI yang tersedia. Dalam persentase, berarti ada 17,32% caleg perempuan terpilih melalui Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding …

Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan”. Menurut Ani, kebijakan afirmasi perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru melemahkan perempuan berpolitik. Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol) UI menguatkannya, afirmasi perempuan di Pileg 2014 malah lahirkan paradoks partisipasi. Kemunduran kuantitas hasil Pileg 2014 berupa …

29 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Permohonan yang dikabulkan adalah soal keterwakilan perempuan dalam susunan pimpinan alat kelengkapan dewan. Mahkamah berpendapat pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sebelumnya, Pemilu DPR, DPD, dan …

Hasil Riset Keterwakilan Politik Perempuan Tingkat Lokal dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia di 2012 menemukan kontradiksi isu perempuan antara kuantitas dan kualitas. Puskapol UI mengambil daerah penilitian yang jumlah legislator perempuannya di atas rata-rata DPRD se-Indonesia (16%). Banten 23% (22/94), Jawa Barat 25% (25/100) dan Jakarta 18% (16/85). Tapi permasalahan perempuan di tiga daerah tersebut malah relatif lebih banyak …

“Kami menyatakan keyakinan kami pada prinsip kemandirian politik.” (Alice Paul: 1885-1977) Perkembangan partisipasi politik perempuan di Amerika Serikat semaju saat ini tak lepas dari perjuangan gerakan perempuan di masa lalu yang dilakukan dalam waktu yang lama, berliku, dan berdarah. Salah satu potret sejarah gerakan perempuan Amerika Serikat pada abad ke 19 tergambar dalam film Iron Jawed Angels. Film yang disutradarai …

Tulisan Ahmad Yani di Media Indonesia pada edisi 4 Juli 2013, harus diperdebatkan. Ada beberapa pendapat, yang substansinya disampaikan Yani secara tidak pas sesuai dengan UU No. 8/2012 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Persoalan paling krusial adalah, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan bukanlah salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik dalam daftar calon anggota legislatifnya. Jika argumentasi ini ditafsirkan …

Pramoedya Ananta Toer menuliskan tutur Raden Ajeng Kartini yang jengah terhadap patriarki feodal. “Panggil aku Kartini saja!” Tegas Kartini menggugat adat. Cukup sebut “Kartini”, tanpa “Raden Ajeng” yang mendahului. Keluhuran gelar ningrat malah juga mengurung perempuan dari publik. Tak jauh beda dengan jelata. Domestifikasi bagi perempuan ibarat takdir pertumbuhan itu sendiri. Cita kesetaraan untuk adil berelasi di ranah domestik dan …