Tag Archives: RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Setelah ditunda dua kali, rapat penentuan pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Senin (21/11) malam, akhirnya memutuskan Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua Pansus. Sementara Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dijabat Ahmad …

Malam ini (21/11), empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan ditentukan. Tujuh nama yang masuk ke dalam bursa pimpinan Pansus yakni, Trimedya Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rambe Kamarul  Zaman dari fraksi Partai Golongan …

Pansus menargetkan April 2017 UU Pemilu sudah disahkan JAKARTA — Sistem pemilihan calon legislatif (caleg) dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) diminta untuk diperbaiki. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, memberi masukan, sistem pemilihan caleg …

Undang-undang (UU) Partai Politik dinilai perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu. Partai adalah peserta utama dalam pemilu yang akan melahirkan pemerintahan baru. Oleh karena itu, RUU Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas partai demi peningkatan kepercayaan publik kepada …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kental akan semangat penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Muhammad mengapresiasi hal tersebut dan berharap wewenang yang diberikan memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik. …

Sistem proporsional terbuka terbatas diajukan Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.  Sistem tersebut menuai kontra dari banyak pegiat pemilu dan demokrasi, sebab esensi sistem proporsional terbuka terbatas adalah sistem proporsional tertutup. Pemerintah menilai sistem ini merupakan pilihan terbaik untuk tujuan …

Jelang pemilu, pemerintah dan DPR mulai mereformulasi sistem. Otak-atik sistem pemilu dalam pembahasan RUU Pemilu akan jadi arena berebut kuasa. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Surat Presiden (Surpres) untuk menyerahkan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) ke Dewan Perwakilan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, pembentukan dapil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pembentukan dapil DPR jangan dimasukkan ke …

Pasal 137 ayat (4) huruf e dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan penetapan daerah pemilihan (dapil) dilakukan setelah verifikasi partai peserta pemilu. Hal ini dinilai keliru. Dapil semestinya ditetapkan jauh hari sebelum tahap verifikasi, disesuaikan dengan jadwal sensus penduduk, …

Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk …