Tag Archives: RUU Pemilu

Di Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah kembali menyertakan syarat minimal representasi perempuan sebesar 30 persen di dewan pengurus pusat (DPP) bagi partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta pemilu legislatif. Apabila kurang dari 30 persen, parpol tak bisa …

Pada Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden-wakil presiden adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan …

Sistem pemilu yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sesuai harapan. Pasalnya, sistem proporsional terbuka terbatas yang digunakan lebih dekat pada substansi proporsional tertutup. Pemilih tetap mencoblos …

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini terlampir dalam surat bernomor R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan pada Ketua DPR. “Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan …

Sistem pemilu mayoritarian atau yang biasa awam sebut sistem distrik kembali sering disebut dalam evaluasi Pemilu 2014. Tujuan meningkatkan derajat keterwakilan di sistem proporsional terbuka di Pemilu 2009 dan 2014 tak tercapai. Relevankah keaktualan ini menjadi pertimbangan untuk mengadopsi sistem …

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. Semakin tingginya persentase pemilih dan suara sah menggambarkan semakin baiknya sistem ini dipahami, baik bagi peserta pemilu …