April 19, 2025

AJID FUAD MUZAKI

ICW: Gagasan Antikorupsi Paslon Pilkada Jakarta Masih Mengawang

Pasca debat kedua Pilkada Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiga paslon masih belum menunjukkan platform kampanye yang konkret guna memberantas korupsi di pemerintahan provinsi. ICW memandang, Minimnya komitmen antikorupsi mengkhawatirkan bagi tata kelola pemerintahan Jakarta ke depan. “Namun di …

Read More »

Netralitas Kepala Merusak Demokrasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama masa kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa kasus-kasus tersebut tersebar di 25 provinsi dan telah ditindaklanjuti sejak awal masa kampanye. “Sampai dengan …

Read More »

195 Kasus Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan 195 kasus tersebut tersebar di 25 provinsi, yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye. “Sampai dengan …

Read More »

Bawaslu Catat 130 Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat terdapat 130 perkara netralitas kepala desa sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Perkara tersebut merupakan bagian dari 195 laporan yang diterima Bawaslu. Rincian laporan yang diterima Bawaslu, 59 merupakan temuan, 136 adalah laporan. Dari jumlah …

Read More »

Kuota 30 Persen Perempuan Bukan Formalitas, KPU Harus Tegas

Isu keterwakilan perempuan dalam politik kembali menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif …

Read More »

Komnas HAM Tegaskan KPU Harus Penuhi Kewajiban Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Karena jika merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, setidaknya ada beberapa …

Read More »

DKPP Bakal Bahas Dugaan Pelanggaran KPU RI Terkait Keterwakilan Perempuan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam perkara keterwakilan perempuan dalam pemilu. Perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 KPU diduga tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, …

Read More »

Kesiapan Logistik Pilkada Capai 60 Persen, KPU Pastikan Distribusi Tepat Waktu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih. Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan …

Read More »

Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi IX

Newsletter edisi Oktober 2024 membahas isu utama terkait penghapusan kolom tabulasi suara dalam Sirekap, yang memicu kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkada 2024. Penghilangan kolom ini mengurangi akses masyarakat untuk memverifikasi hasil pemilu, sehingga rentan terhadap manipulasi. Sebagai respons, …

Read More »

Minimnya Keterlibatan Perempuan di Kabinet Pemerintahan Baru

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan. Padahal idealnya jumlah keterwakilan perempuan semakin menguat dari pemerintahan …

Read More »