The defendant number 2 in the trial for bribe allegation case in the Election Monitoring Committee (Panwas) recruitment process in North Sumatera, Hardi Munthe, in his plea, denied all of the charges filed by Pangulu Siregar, the suitor. Hardi, a …
Read More »AMALIA SALABI
Sanksi Diskualifikasi Didesain untuk Kejahatan Demokrasi
Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak tebang pilih dalam menetapkan sanksi bagi peserta pemilu. Namun, ia juga meminta agar Bawaslu bersikap “lebih bijaksana” terhadap kesalahan administrasi yang disebabkan oleh kekeliruan atau kealpaan dan tidak …
Read More »Bawaslu Perlu Siapkan Mekanisme Perlindungan Pelapor Pelanggaran
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan mekanisme perlindungan kepada pemilih yang melaporkan pelanggaran. Menurunnya, tingkat partisipasi pemilih dalam melaporkan pelanggaran pemilu bisa jadi diakibatkan oleh tak adanya perlindungan dari Bawaslu. “Mestinya ada …
Read More »Bawaslu Mesti Adil dan Konsisten Keluarkan Putusan
Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin kuat. Tak hanya sebagai pengawas, Bawaslu menjelma nyaris sebagai lembaga peradilan pemilu. Bawaslu diharapkan mampu menindak pelanggaran secara adil dan konsisten. “DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sudah sangat progresif. Di setiap tahapan pemilu, ada kewenangan …
Read More »Bribe Allegation in Panwas Recruitment Process in North Sumatera Part 2
After the suitor in bribe allegation in the Elections Monitoring Committee (Panwas) new members recruitment process in North Sumatera, Pangulu Siregar, presented his case to the presiding judge from the Election Management Bodies Honour Council (DKPP), the judge then asked …
Read More »Empat Pelanggaran Ini Berakibat Diskualifikasi Calon
Terdapat empat pelanggaran di dalam ketentuan perundang-undangan yang berakibat pada sanksi pembatalan atau diskualifikasi calon peserta pemilu. Satu, penggantian pejabat oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, enam bulan sebelum tanggal …
Read More »DPR: Taring Bawaslu Mesti Tajam
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengeksekusi seluruh wewenang baru yang diberikan DPR guna meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. DPR menghendaki Bawaslu untuk bersikap …
Read More »Bawaslu RI Resmikan Pojok Pengawasan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meresmikan Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H Thamrin No.14, Menteng, Jakarta Pusat (2/10). Pojok Pengawasan ditujukan sebagai pusat informasi, edukasi, dan kerja sama pengawasan pemilu. “Segala informasi soal pengawasan …
Read More »Penyelenggara Pemilu Mesti Arsipkan Dokumentasi Evaluasi Kinerja
Dalam persidangan awal kasus dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta bukti berupa dokumentasi evaluasi kinerja Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota dan Panwas kecamatan (Panwascam) sebagai bahan untuk …
Read More »Anggota Bawaslu NTB Dilaporkan ke DKPP Terkait Seleksi Panwas Kabupaten/Kota
Satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Khuwailid, dan dua anggota Bawaslu periode 2012-2017, Bambang Karyono dan Syamsuddin dilaporkan oleh Sri Nuryati atas dugaan perbuatan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam seleksi calon Panitia pengawas (Panwas) …
Read More »