Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meresmikan Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H Thamrin No.14, Menteng, Jakarta Pusat (2/10). Pojok Pengawasan ditujukan sebagai pusat informasi, edukasi, dan kerja sama pengawasan pemilu. “Segala informasi soal pengawasan …

Dalam persidangan awal kasus dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta bukti berupa dokumentasi evaluasi kinerja Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota dan Panwas kecamatan (Panwascam) sebagai bahan untuk …

Satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Khuwailid, dan dua anggota Bawaslu periode 2012-2017, Bambang Karyono dan Syamsuddin dilaporkan oleh Sri Nuryati atas dugaan perbuatan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam seleksi calon Panitia pengawas (Panwas) …

Kewenangan terkait lembaga pemantauan beralih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga-lembaga pemantau menyampaikan harapan dan masukan kepada  Bawaslu. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyarankan agar Bawaslu menghilangkan persyaratan akreditasi pemantau yang dinilai menyulitkan …

Dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menggunakan dua metode, yakni metode sensus dan metode sampel acak.  Metode sensus akan diterapkan jika data anggota yang diserahkan partai adalah sampai dengan 100 anggota. Sebagai contoh, …

Pada kegiatan penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD), KPU menerangkan simulasi penggunaan metode sampel acak dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik …

Perwakilan NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan protes atas singkatnya masa pengisian data partai ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Waktu yang diberikan yakni mulai 18 September hingga  sebelum 16 Oktober 2017. “Kami …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi dijadwalkan pada 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Dalam ketentuan di dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 11/2017, …

Jika ditemukan adanya keanggotaan ganda, yakni satu nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lebih dari satu partai politik calon peserta pemilu, penyelenggara akan melakukan verifikasi administrasi. Tahapannya, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanya kepada partai soal status keanggotaan yang bersangkutan. …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi hukum, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu diserahkan di dua tingkatan. Dokumen yang berisi nama-nama anggota partai diserahkan kepada KPU/Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota, sedangkan rekapan jumlah anggota …