A member of the Assistance Team for Violation Prosecution of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) of North Sumatera, Julius A. L. Turnip, and a member of Bawaslu of North Sumatera, Hardi Munthe, are being sued and reported by a participant …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Syafrida R. Rasahan, memberikan kesaksian di sidang awal perkara dugaan suap seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan. Sebelumnya, Syafrida turut dilaporkan sebagai Terlapor III oleh pelapor, Pangulu Siregar, namun Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Terlapor II kasus dugaan suap di seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Sumut), Hardi Munthe, dalam pembelaannya, membantah semua laporan yang diadukan oleh Pangulu Siregar, sang pelapor. Hardi yang menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut menunjukkan …

Setelah pelapor dugaan suap seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Sumut), Pangulu Siregar, menyampaikan laporannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kini giliran Terlapor I, Julius A.L. Turnip, menyampaikan pembelaan. ”Laporan yang disampaikan Pangulu banyak yang tidak jelas …

Anggota Tim asistensi bagian penindakan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Julius A.L Turnip, dan Anggota Bawaslu Sumut, Hardi Munthe, dilaporkan oleh peserta seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan bernama Pangulu Siregar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). …

Aturan mengenai pengaduan dugaan pelanggaran pelaksanaan survei menjadi diskursus dalam rapat dengar pendapat (RDP) (25/9) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 449 termuat norma bahwa …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ammy Amalia Fatma Surya, meragukan pentingnya pendidikan pemilih khusus perempuan. Menurutnya, perlakuan khusus pada perempuan dalam hal pendidikan pemilih …

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo, mengatakan bahwa untuk Pemilu Serentak 2019, dibutuhkan kurang lebih 5,6 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 800 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fandi …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima wewenang besar dalam penegakan hukum pemilu untuk Pemilu Serentak 2019. Bahkan, wewenang besar tak hanya diberikan kepada Bawaslu RI, tetapi juga Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota berwenang untuk menindak pelanggaran pidana dalam satuan kerja Sentra Penegakan …

Jika di dalam Undang-Undang (UU) No.8/2012 dan UU No.15/2011 sengketa proses pemilu hanya dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kini di UU No.7/2017, sengketa proses dapat ditindak oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Peserta pemilu dapat mengajukan sengketa …