Undang-Undang (UU) No.7/2017 memformulasikan aturan dan kewenangan baru untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu, mempermanenkan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Dua, memutus pelangaran administrasi sehingga temuan panwas tak hanya bersifat rekomendasi, melainkan putusan yang harus ditaati oleh semua …

75 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 25 provinsi dilantik pada hari ini (20/9) di Hotel Crown, Jakarta Selatan. Pelantikan dihadiri oleh lima anggota Bawaslu RI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, …

Pasal 480 Undang-Undang (UU) No.7/2017 menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dapat diprosesnya suatu perkara oleh Kepolisian meski tanpa …

Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tercantum aturan baru bahwa lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Aturan ini diapresiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebab telah mencantumkan wewenang dan …

Terdapat tiga aturan di Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, aturan di Pasal 75 ayat (4) yang mengharuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal membentuk Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan tahapan pemilu, berkonsultasi dengan …

Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, memberikan catatan terkait seleksi penyelenggara pemilu. Perempuan yang akrab disapa Dani ini menilai bahwa seleksi baik di tingkat nasional maupun lokal sangat kompleks. Seleksi tak hanya mengutamakan kapasitas dan pengalaman kepemiluan, …

Berbeda dari sebelumnya, kini, berdasarkan draft Pedoman Peracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditangani oleh empat pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Pemeriksa Daerah …

Terdapat pengaturan baru mengenai sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di dalam draft Peraturan DKPP yang dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada Senin, 18 September 2017. Untuk sanksi teguran tertulis, DKPP membuat dua varian, …

Pada rapat dengar pendapat  (RDP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, disepakati bahwa penyelenggara pemilu tak diperbolehkan menerima honorarium sebagai pembicara pada kegiatan yang diadakan oleh peserta pemilu dan tim kampanye. Penyelenggara pemilu telah …

Prinsip efisiensi penyelenggaraan pemilu di dalam draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipertanyakan. Wewenang untuk mengurusi masalah efisiensi penyelenggaraan pemilu dinilai bukan milik DKPP, melainkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “DKPP ini ada pada penegakan etika di dalam kinerja KPU …