Pelanggaran administrasi kini diberikan sanksi. Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang (UU) No.7 /2017 memuat beberapa jenisnya, yakni perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahap penyelenggaraan pemilu tertentu, dan sanksi …

Berbeda dengan Undang-Undang (UU) sebelumnya, UU No.7/2017 memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final terkait  pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Lembaga paling bawah yang memiliki kewenangan tersebut yakni Bawaslu kabupaten/kota. “Kalau dulu, …

Dinilai terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 71  ayat (2) Undang-Undang  (UU) No.10/2016, calon bupati (cabup) Kabupaten Jayapura nomor urut dua, Mathius Awoitau, terancam sanksi pembatalan calon. Mathius, sang petahana, dilaporkan oleh Godlief Ohee telah melakukan penggantian  pejabat di Lingkungan Pemerintah …

Undang-Undang (UU) No.7/2017 memformulasikan aturan dan kewenangan baru untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu, mempermanenkan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Dua, memutus pelangaran administrasi sehingga temuan panwas tak hanya bersifat rekomendasi, melainkan putusan yang harus ditaati oleh semua …

75 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 25 provinsi dilantik pada hari ini (20/9) di Hotel Crown, Jakarta Selatan. Pelantikan dihadiri oleh lima anggota Bawaslu RI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, …

Pasal 480 Undang-Undang (UU) No.7/2017 menyebutkan bahwa penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dapat diprosesnya suatu perkara oleh Kepolisian meski tanpa …

Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 tercantum aturan baru bahwa lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke Kepolisian adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Aturan ini diapresiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebab telah mencantumkan wewenang dan …

Terdapat tiga aturan di Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, aturan di Pasal 75 ayat (4) yang mengharuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal membentuk Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan tahapan pemilu, berkonsultasi dengan …

Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, memberikan catatan terkait seleksi penyelenggara pemilu. Perempuan yang akrab disapa Dani ini menilai bahwa seleksi baik di tingkat nasional maupun lokal sangat kompleks. Seleksi tak hanya mengutamakan kapasitas dan pengalaman kepemiluan, …

Berbeda dari sebelumnya, kini, berdasarkan draft Pedoman Peracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditangani oleh empat pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Pemeriksa Daerah …