Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 210 menyatakan bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain di TPS dimana ia terdaftar harus mendaftarkan diri paling lambat tiga puluh hari sebelum pemungutan suara. Aturan ini dinilai mundur karena …
Read More »AMALIA SALABI
Pramono Ubaid: Pasal 195 ayat (2) UU 7/2017 Suatu Kemunduran
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, mengatakan bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU) kepada KPU membuat KPU tak dapat berbuat banyak. Dalam hal penyusunan daerah pemilihan (dapil) misalnya, Pasal 195 ayat (2) UU No. 7/2017 hanya memberikan KPU …
Read More »Ini Besaran NPHD di 16 Provinsi yang Melaksanakan Pilgub 2018
Enam belas Pemerintah Daerah (Pemda) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Besarannya bergantung pada jumlah pemilih dan program yang diajukan. Empat provinsi yang menerima NPHD terbesar yaitu …
Read More »Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Partai Politik dari Pemerintah adalah Hal Wajar
Pemerintah berketetapan untuk meningkatkan dana bantuan kepada partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Alasannya, dana bantuan sebesar seratus delapan rupiah per suara merupakan angka yang terlalu kecil sebagai angka konsolidasi demokrasi. Simak wawancara rumahpemilu.org dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), …
Read More »Election System and Women Representation in Parliament
The Executive Director of the Association for Elections and Democracy (Perludem), Titi Anggraini, says that election system design is heavily correlated with the rate of parliamentary representation for women. There are at least four variables in election system that could …
Read More »NPHD Pilgub Jawa Barat 2018 Capai 1,164 Triliun Rupiah
16 dari 17 Pemerintah Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 telah menyetujui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya yakni Jawa Barat. NPHD Jawa Barat, kata Anggota KPU Jawa Barat, Endun Abdul …
Read More »KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kerja di bidang pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan. …
Read More »KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh kegiatan sebagai upaya pembekalan politik bagi perempuan calon legislatif (caleg) yang akan maju pada perhelatan pemilu akbar. “Enam puluh kegiatan …
Read More »Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu
Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima perkara sudah masuk pemeriksaan pendahuluan, satu sudah diregistrasi, dan empat belum diregistrasi. Lima perkara yang sudah …
Read More »PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai
Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam penjabaran legal standing, masing-masing menyebutkan sebagai partai politik …
Read More »