Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa semua partai, termasuk partai yang tidak perlu diverifikasi faktual, harus memasukkan data partai di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Data dimasukkan ke Sipol sebelum partai mendaftar sebagai peserta pemilu. Partai yang …

Mahkamah Konstitusi (MK)  mengabulkan permohonan perkara No.88/PUU-XIV/2016 atas Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal tersebut menyaratkan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta untuk melampirkan daftar riwayat hidup yang mengesankan harus berjenis kelamin …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 15-17 Agustus 2017 lalu. Peserta Jambore yakni perwakilan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD)  dari 34 provinsi yang telah dibentuk oleh KPU provinsi …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan bahwa desain sistem pemilu berhubungan erat dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Setidaknya ada empat variabel dalam sistem pemilu yang mempengaruhi, yakni kuota 30 persen keterwakilan untuk perempuan di dalam …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menjelaskan bahwa verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan sistem sensus dan sampel. Jika partai politik calon peserta pemilu melampirkan seratus anggota di suatu kabupaten, maka dilakukan sensus, yakni verifikasi faktual secara keseluruhan. Namun, …

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan bahwa peningkatan dana bantuan partai politik semestinya dapat menjadi momentum reformasi menyeluruh di dalam tubuh partai. Partai politik di Indonesia harus didorong menuju partai politik modern yang mengemban misi clean and …

Peningkatan dana bantuan partai politik dari 108 rupiah menjadi 1000 rupiah menuai pro kontra. Indonesia Budget Center (IBC) misalnya, menerima adanya peningkatan dana bantuan dengan syarat transparansi dan akuntabilitas partai dalam laporan penggunaan dana bantuan. IBC menilai bahwa selama ini …

Besaran dana bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) meningkat dari 108 rupiah per suara sah menjadi 1000 rupiah per suara sah. APBN mesti mengeluarkan tambahan biaya sebesar 108,09 miliar rupiah per tahun. Berdasarkan laporan yang …

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui untuk meningkatkan besaran dana bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pada 2018, partai politik akan menerima …

Pasal 17 ayat 1 huruf h Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu menyebutkan bahwa partai politik harus melampirkan surat keterangan asli bercap basah domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan …