Komisi Pemilihan Umum (KPU) memuat aturan di Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) bahwa setiap partai politik, baik partai politik yang telah lolos verifikasi pada 2014 atau partai lama dan partai politik yang belum lolos verifikasi atau partai baru harus mendaftarkan diri …

Di dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan ganda di dalam daftar anggota partai yang diserahkan oleh partai politik pada saat pendaftaran peserta Pemilu …

Dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, salah satu syarat menjadi peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yakni memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan pada kepengurusan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengkonsultasikan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tahap verifikasi suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional memakan waktu lama. Khawatir terjadi kecurangan selama proses rekapitulasi yang …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memformulasikan pengaturan di Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara agar proses pungut hitung suara di Pemilu Serentak 2019 tak berganti hari. Pasalnya, semakin lama waktu yang dihabiskan di Tempat …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menjelaskan perkiraan durasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan di Desa Sindangsono, Tangerang, Banten (18/8), penghitungan akan selesai pada pukul …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rufinus Hutauruk, menyebut definisi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Undang-Undang (UU) No.10/2016 aneh. TSM semestinya tak membatasi penegakan hukum pemilu dengan menekankan pelanggaran kepada …

Menghadapi Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak kampanye hitam dalam bentuk penyebaran berita hoax di media sosial. Masyarakat atau pasangan calon (paslon) atau tim kampanye atau panitia pengawas (panwas) dapat melaporkan berita hoax berisi fitnah dan hasutan …

Di Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Kampanye Pilkada 2018, pasangan calon (paslon) dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar wilayah pemilihan. Kegiatan kampanye yang dilarang yakni, memasang alat peraga kampanye (APK) di luar wilayah yang ditentukan …

Pada Pilkada 2018 Serentak, surat keterangan (suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP masih dapat digunakan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10/2016 Pasal 200 a, perekaman KTP elektronik diselesaikan paling lambat Desember 2018. “Ini (Pilkada 2018) adalah pilkada …