Berdasarkan laporan evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, metode kampanye yang paling banyak dilakukan adalah blusukan, yakni pertemuan tatap muka ke pemukiman warga, dan pendekatan atau PDKT di media sosial. Metode kampanye …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat (25/7). Dalam rilis laporan evaluasi yang diterima Rumah Pemilu, KPU DKI Jakarta tercatat memberikan enam sanksi administratifi kepada pasangan …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan tampil lebih powerful pada Pemilu Serentak 2019. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan banyak tugas dan wewenang baru bagi Bawaslu dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemilu yang lebih adil, bersih, dan demokratis. Di Pasal 93, selain bertugas …

Berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tiga kegiatan kampanye di Pilpres 2019 dapat dibiayai oleh negara. Sebelumnya, pada Undang-Undang (UU) No.42/2008 Pasal 39, hanya debat publik yang dapat dibiayai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Kini, di UU Pemilu …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) memperburuk citra Indonesia sebagai negara presidensial. Bahkan, adanya Perppu mengkonfirmasi kebenaran Global Democracy Index yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi dan indeks kebebasan di negara-negara yang menganut sistem presidensial buruk. Sistem presidensial disalahpahami …

Keterlambatan pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilu menyebabkan hanya tersisa waktu satu minggu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) guna penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Padahal, UU Pemilu belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan belum dimasukkan ke dalam lembaran …

Pembaca adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau petugas adhoc? Berhati-hatilah! Sebab, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan sanksi pidana penjara dan denda kepada yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Pasal 512 dinyatakan …

Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan menegaskan bahwa tahapan pemilu serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya pada rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Pemilu Serentak diselenggarakan pada 17 April …

Setelah dibahas selama sembilan bulan, Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Ketua DPR, Setya Novanto, menetapkan Paket A secara aklamasi setelah diadakan voting untuk memutuskan waktu pengambilan keputusan atas pilihan …

“A democracy without demos, that is the people who have proper understanding of the mechanism and mode of democracy, has no reason whatsoever to implement democracy. It will only lead to a bunch of kratos, that is a group of …