February 24, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Endun Abdul Haq: Tujuh Anggota untuk KPU Jawa Barat Tepat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bersama delapan KPU provinsi lainnya akan memiliki dua tambahan anggota. Tak seperti Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, dan Komisioner KPU Banten, Agus Supadmo, yang tak setuju adanya penambahan, Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul …

Read More »

Jumlah Anggota KPU di 328 Kabupaten/Kota Menjadi Tiga Orang

Pasal 10 draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 mengatur bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah tiga atau lima orang. Penatapan jumlah didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Di Lampiran …

Read More »

Kata Komisioner KPU Provinsi tentang Penambahan Anggota KPU

Merujuk draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 Pasal 10, jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi adalah lima hingga tujuh. Dalam Lampiran Jumlah Anggota KPU Provinsi, jumlah anggota KPU di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, DKI …

Read More »

Lukman Edy: Kotak Suara Transparan untuk Hindari Kecurangan Pemilu 2019

Kotak suara transparan menjadi norma terselubung dalam Rancangan UU Pemilu yang disepakati menjadi undang-undang pada Paripurna (20-21 Juli 2017). Kota suara transparan ada di Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a. Sejumlah pihak mengkritik adanya ketentuan kotak suara transparan. Di …

Read More »

Kotak Suara Transparan di Penjelasan UU Pemilu

Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a menimbulkan kontroversi setelah Koran Republika (28/7) menerbitkan liputan khusus (lipsus) berjudul RUU Pemilu Diduga Berisi Pasal Selundupan. Penjelasan Pasal yang berbunyi bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna …

Read More »

Gerakan Perempuan Mesti Siapkan Generasi Baru yang Paham Kepemiluan

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani, mendorong gerakan perempuan untuk menyiapkan generasi baru perempuan yang memahami teknis kepemiluan. Pasalnya, saat ini, tak banyak universitas yang memiliki bidang studi pemilu. “Expert soal kepemiluan teknis itu baru sedikit. Jadi, …

Read More »

Seleksi Tambahan Anggota KPU dan Bawaslu Daerah Dilaksanakan Paling Lambat Satu Tahun

Pasal 567 Undang-Undang (UU) Pemilu menyebutkan bahwa penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak tanggal pengundangan UU Pemilu. Di Pasal 568 …

Read More »

KPU Ingin Perempuan Calon Penyelenggara Pemilu di Daerah Berkualitas

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa KPU akan membuka rekrutmen anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada Mei 2018. Perempuan diharapkan ikut mendaftar, sebab kehadiran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu bukan sekadar untuk memenuhi kuota affirmative action, tetapi …

Read More »

Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Dapat Otomatis Jadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 564, disebutkan bahwa proses seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang tengah berjalan sebelum UU Pemilu diundangkan, dapat tetap dilaksanakan sesuai ketentuan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 565 kemudian mengatakan bahwa …

Read More »

KIPP Nilai Sosialisasi KPU DKI Jakarta Tak Sentuh Kelompok Marginal

Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Berdasarkan pantauan KIPP, sosialisasi KPU hanya menyentuh masyarakat kelas menengah di pusat-pusat kota. Tak ada sosialisasi tatap muka langsung ke …

Read More »