Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda. Pemerintah tak menghadiri rapat hingga pukul setengah lima sore sehingga rapat pengambilan keputusan tak memungkinkan untuk diteruskan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta rapat ditunda hingga Rabu, 14 Maret 2017, pukul sepuluh …
Read More »AMALIA SALABI
Dana Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Ditaksir Mencapai 11,1 Triliun Rupiah
Disepakatinya pembiayaan pelatihan saksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menuai kontra dari masyarakat sipil. Pasalnya, skema pelatihan dan dana yang dibutuhkan untuk pelatihan belum jelas sehingga akuntabilitasnya tak bisa dipertanggungjawabkan. “Usulan …
Read More »Presiden Lantik Tujuh Anggota DKPP Periode 2017-2022
Senin, 12 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017, Presiden Joko Widodo melantik tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta. Tujuh anggota DKPP tersebut yakni, Hasyim Asy’ari, Ratna Dewi Pettalolo, …
Read More »Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Tolak Penambahan Kursi DPR dan Pembiayaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
Masyarakat sipil mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menolak usulan penambahan lima belas kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pembiayaan pelatihan saksi peserta pemilu oleh negara, yang telah disepakati oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan …
Read More »Muhammadiyah Tolak Ambang Batas Parlemen dan Usulkan Ambang Batas Pembentukan Fraksi
Isu ambang batas parlemen di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan diputuskan pada Selasa, 13 Juni 2017. Ada empat opsi yang dipertimbangkan, yakni ambang batas 3,5 persen, 4 persen, 5 persen, dan 7 persen dari perolehan suara sah nasional. Muhammadiyah, sebagai …
Read More »PP Muhammadiyah Dukung Opsi Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Terbatas
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum, Abdul Mu’ti, mengumumkan dukungan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih mempertimbangkan sistem pemilu proporsional tertutup. Tujuannya yakni, agar partai poltik menyeleksi calon anggota legislatif dengan lebih baik dan berdasarkan kualitas calon, bukan semata …
Read More »Pembahasan Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Ditunda
Rapat pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang semula dijadwalkan hari Kamis, 8 Juni 2017, berlangsung alot sehingga ditunda hingga Selasa, 12 Juni 2017 pukul dua siang. Rapat hanya dapat memutuskan usulan dana saksi partai oleh negara …
Read More »Saksi Partai Fix Tak Dibiayai Negara, Pelatihan Saksi Dibiayai
Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Pansus menyepakati bahwa negara tak perlu membiayai dana saksi partai yang menghabiskan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tak kurang dari lima triliun rupiah. Alasan …
Read More »Pansus RUU Pemilu Bahas Lima Isu Krusial Hari Ini
Kamis, 8 Juni 2017, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menyelenggarakan rapat terakhir untuk membahas lima isu krusial. Isu parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu terbuka atau tertutup, dan besaran daerah pemilihan (dapil) akan dibahas. “Hari ini kami akan …
Read More »Batas Minimal Usia Pencalonan Kepala Daerah Dihitung Sejak Penetapan Paslon
Batas minimal usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon (paslon), tak lagi sejak bakal paslon mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasinya, pemilih berhak memilih apabila telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, bukan sejak daftar …
Read More »