Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (5/5) bersama anggota KPU provinsi se-Indonesia, para pegiat, dan pakar pemilu. Melalui FGD, KPU RI menerima masukan terkait mekanisme pelaksanaan pemutakhiran data, anggaran, dan kesediaan untuk …

Sepuluh fraksi mengusulkan kepada Pemerintah agar negara membiayai saksi partai pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. Alasannya, ketiadaan saksi partai dari semua partai peserta pemilu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah mendorong terjadinya praktek kecurangan berupa manipulasi suara oleh penyelenggara …

Saat diskusi “Perempuan Bicara Pemilu” di Senayan, Jakarta Selatan (20/4), beberapa anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (aleg) meminta tindakan afirmatif berupa saksi partai khusus untuk perempuan caleg di Tempat Pemungutan Suara (TPS). …

Pengaturan batasan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Untuk pilpres, batasan sumbangan perseorangan dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah, dan sumbangan kelompok atau perusahaan dari 5 miliar rupiah menjadi …

Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa adanya gagasan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah benar. Namun, wacana tersebut masih didiskusikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan …

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa munculnya gagasan dari Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk memasukkan pengaturan pembiayaan saksi partai oleh negara menunjukkan kegagalan pendidikan politik dan kaderisasi partai. Pasalnya, apabila partai memberikan pendidikan politik …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mewacanakan pengaturan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini kontradiksi dengan tujuan efisiensi keuangan negara yang dimaksudkan dalam wacana perubahan status permanen penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi …

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas presiden di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih menjadi perdebatan. Tiga skenario ambang batas yang muncul, yakni nol persen, 20 persen kursi parlemen, dan 25 persen perolehan suara sah nasional di pemilu sebelumnya. Fraksi Partai …

Sistem pemilu, antara proporsional terbuka dan tertutup, tengah diperdebatkan. Bahkan, pilihan sistem pemilu menjadi salah satu isu yang akan divoting oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pada seminar “Menuju Pemilu yang Berkualitas …

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak jilid tiga yang akan digelar pada 27 Juni 2018 menimbulkan kecemasan. Pasalnya, banyak penyelenggara pilkada di daerah pemilihan (dapil) yang akan habis masa jabatan pada saat tahapan Pilkada Serentak 2018 tengah berlangsung. “Bulan Juni …