Ketentuan presidential threshold atau ambang batas presiden di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih menjadi perdebatan. Tiga skenario ambang batas yang muncul, yakni nol persen, 20 persen kursi parlemen, dan 25 persen perolehan suara sah nasional di pemilu sebelumnya. Fraksi Partai …
Read More »AMALIA SALABI
Fraksi Partai Gerindra dan Partai NasDem Pilih Sistem Proporsional Terbuka
Sistem pemilu, antara proporsional terbuka dan tertutup, tengah diperdebatkan. Bahkan, pilihan sistem pemilu menjadi salah satu isu yang akan divoting oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pada seminar “Menuju Pemilu yang Berkualitas …
Read More »Masa Jabatan KPU Daerah yang Menyelenggarakan Tahapan Pilkada Serentak 2018 Akan Diperpanjang
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak jilid tiga yang akan digelar pada 27 Juni 2018 menimbulkan kecemasan. Pasalnya, banyak penyelenggara pilkada di daerah pemilihan (dapil) yang akan habis masa jabatan pada saat tahapan Pilkada Serentak 2018 tengah berlangsung. “Bulan Juni …
Read More »Kampanye Kotak Kosong Tak Dibiayai Negara
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sutriyono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kepastian hukum terkait aturan kampanye kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Menurutnya, pemilu adalah memilih …
Read More »Di RUU Pemilu, Status KPU Kabupaten/Kota Ad Hoc
Tak hanya jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disepakati berubah, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu juga akan menghilangkan status permanen anggota KPU kabupaten/kota. Alasannya, keserentakan pemilu menyisakan waktu tak terpakai untuk anggota …
Read More »Calon Anggota DPD Diseleksi oleh Pansel dan DPRD
Muncul wacana baru dalam dinamika perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengenai isu pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon anggota DPD yang semula mendaftarkan diri dengan mengumpulkan dukungan masyarakat melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kemudian dipilih dalam pemilu, hendak …
Read More »Empat Pengaturan Penguatan Partai di RUU Pemilu
Pada acara “Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pemilu Serentak 2019” di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta (27/4), Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, menyebutkan empat pengaturan penguatan partai politik di RUU Pemilu. Satu, …
Read More »Ketua Pansus RUU Pemilu: Kami Tak Ingin Menguatkan Sistem Presidensial
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa Pansus sepakat untuk tidak meninjau perubahan-perubahan di RUU Pemilu terkait penguatan sistem presidensil. Menurutnya, ketentuan sistem presidensial di dalam konstitusi telah cukup sebagai legitimasi. “Konstitusi kan sudah …
Read More »Ketua DKPP: Kami Telah Berhentikan Lebih dari 400 Komisioner
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilih (DKPP), Jimly Asshidiqqie, mengatakan bahwa sejak DKPP berdiri, DKPP telah memberhentikan lebih dari 400 komisioner. Mayoritas merupakan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota. “Jumlah pengaduan kepada DKPP luar biasa banyak, ribuan. Pengaduan ke …
Read More »Ketua DKPP Usul DKPP Tangani Pelanggaran Etik Peserta Pemilu
Kualitas penyelenggaraan pemilu mesti ditingkatkan, salah satunya yakni melalui penguatan etika. Tak hanya etika penyelenggara pemilu, tetapi juga etika peserta pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilih (DKPP) dinilai butuh ditransformasi menjadi Dewan Etik Penyelenggaraan Umum (DEPU). “Bukan hanya etika penyelenggara pemilu …
Read More »