Beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan judicial review (JR) atas perubahan masa jabatan pimpinan DPD kepada Mahkamah Agung (MA). Masa jabatan lima tahun yang disebutkan dalam Tata Tertib DPD hendak diubah menjadi dua setengah tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat …

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa di tahun 2017, KPU dihadapkan pada serangkaian agenda pemilu yang cukup padat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mesti diselesaikan hingga akhir Mei 2017. Tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai pada …

7 Maret 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan sosialisasi dan uji coba Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). SIPOL dibangun dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Adapun sistem ini bertujuan untuk mempermudah partai dalam mempersiapkan persyaratan pendaftaran …

Sebanyak 51 persen pemilih atau 204 dari 400 sampel responden yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur, menginginkan terdapat lebih dari dua calon pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang bertarung di Pemilihan …

Dari empat ratus responden yang dijaring oleh survei Polling Center, hanya 14 persen pemilih yang menghendaki memilih partai politik atau proporsional tertutup. 47 persen pemilih menghendaki memilih kandidat tanpa memilih partai politik, dan 39 persen menghendaki memilih kandidat dan partai …

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Polling Center dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dari empat ratus responden yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur, 60 persen tidak mengetahui desain Pemilu Serentak 2019. 2 …

Saat ditanya mengenai kapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelenggarakan pemilu secara elektronik atau e-voting, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, mengatakan bahwa pihaknya tak tahu persis. Namun, Hadar mengatakan bahwa KPU RI telah memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitas …

Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan bahwa pihaknya akan memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berkomitmen untuk mengupayakan pemilu elektronik atau e-voting. Teknologi dinilai sebagai suatu keniscayaan yang mampu menjawab permasalahan pemilu di hari pemungutan …

Sebelum pemilu elektronik atau e-voting diterapkan, nilai demokrasi dalam e-voting patut dipertanyakan. Pasalnya, masyarakat sebagai pemilih tak banyak yang mengetahui proses transkip suara yang diberikannya melalui mesin dan resiko penggunaan e-voting. “Kalau pemilih diberikan satu opsi dengan e-voting yang mereka …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam diskusi “Rekapitulasi Elektronik: Teknologi Pemilu yang Dibutuhkan Indonesia” (14/3) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyatakan bahwa rekapitulasi elektronik atau e-rekapitulasi merupakan pilihan strategis penggunaan teknologi pemilu di Indonesia. E-rekapitulasi dinilai dapat menjawab permasalahan pemilu …