Februari 24, 2024
iden

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Kompleksitas Masalah Daftar Pemilih di Pilkada Papua Barat

Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Barat semakin kompleks. Pasalnya, hingga saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang berwenang untuk salah satunya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daftar pemilih, belum terbentuk di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Papua Barat. Akibatnya, proses …

Read More »

Daftar Pemilih Pilkada Gorontalo: 11.000 Ganda dan 7.000 Tidak Dikenal

Daftar pemilih Pilkada Gorontalo masih bermasalah. Temuan yang didapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menunjukkan 11.000 pemilih ganda dan 7.000 lebih pemilih tidak dikenal. “Itu kami temukan pada saat melakukan pengawasan langsung di setiap kabupaten/kota di Gorontalo. Temuan lain akan …

Read More »

Daftar Pemilih untuk Pilkada Banten Bermasalah

Terdapat tiga temuan yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten terkait masalah daftar pemilih di provinsi Banten. Temuan tersebut, pertama, masih ada beberapa orang yang belum didatangi oleh panitia pencatatan data pemilih pada masa pencocokan dan penelitian (coklit). Kedua, …

Read More »

30 Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) yang akan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. 30 orang anggota pansus tersebut adalah sebagai berikut. Enam anggota berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu …

Read More »

Menghindari Monopoli Dukungan Partai Agar Tak Ada Lagi Calon Tunggal

Pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdapat enam daerah bercalon tunggal. Hal tersebut memang diperbolehkan menurut Undang-undang (UU) Pilkada No.10 Tahun 2016, tetapi keadaan ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah daerah dengan calon tunggal, …

Read More »

Cara Menghindari Oligarki Partai Versi Sekber UU Pemilu

Pengaruh oligarki dalam partai dinilai mematikan prinsip keadilan bagi seluruh anggota partai. Hal itu diperparah dengan mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yang tidak terbuka dan hanya melibatkan segelintir orang dalam partai. “Dalam RUU …

Read More »

Syarat Jumlah Dukungan Calon Anggota DPD Perlu Dikurangi

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), syarat jumlah dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak berubah dari UU sebelumnya. Hal ini dinilai memberatkan calon anggota DPD, sebab peserta pemilihan anggota …

Read More »

Pencalonan Presiden RUU Pemilu Tak Ramah Partai Baru

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, regulasi mengenai syarat pengajuan calon presiden tidak ramah terhadap partai baru yang menjadi peserta pemilu. Pasalnya, partai yang bisa mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hanyalah partai parlemen. “Regulasi pengajuan paket …

Read More »

Proporsional Terbuka Terbatas Tak Selesaikan Masalah Kepemiluan

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang telah diajukan oleh Pemerintah pada awal Oktober, dinyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Akan tetapi, penjabaran …

Read More »

Mengukur Keadilan Alokasi Kursi

Konversi suara menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi diskursus dari pemilu ke pemilu. Para pegiat pemilu melobi agar Pemerintah menerapkan sistem konversi dengan tingkat disproporsionalitas paling rendah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan. Adapun cara untuk mengukur keadilan …

Read More »