Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan penolakan hasil kerja Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu. Isu tersebut memanas dengan adanya kritik yang dikemukakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melalui diskusi “Menakar Kinerja Panitia Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu” di Cikini, Jakarta Pusat …

Dalam diskusi bertajuk “Menakar Kinerja Panitia Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu” (8/1), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengemukakan bahwa idealnya seleksi calon penyelenggara pemilu diadakan setelah Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu disahkan. Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemilu terpilih memiliki pemahaman menyeluruh …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempertanyakan hasil rekrutmen Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahap ketiga. Pasalnya, Timsel tidak mempublikasi metodologi penyaringan 36 calon anggota KPU dan 22 anggota Bawaslu. Timsel seharusnya …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi kinerja Tim seleksi (Timsel) pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut KIPP, kealpaan utama Timsel adalah tidak membuka hasil rekrutmen per tahap yang telah dilaksanakan sehingga hasil rekrutmen …

Metode penanganan pelanggaran pemilu dinilai belum mengalami perbaikan. Problem lama ini terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sejak 2014, 2015, sampat saat ini, belum ada pembaharuan metode penanganan pelanggaran pemilu. “Perludem menemukan dua hal yang patut dibenahi oleh lembaga pengawas dan …

Aturan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang digodok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2016 memuat pasal yang disusupi kepentingan politik. Pasal yang muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini jadi bukti bahwa keputusan …

Akhir tahun 2016, publik menyaksikan perbedaan pemaknaan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aturan kewajiban konsultasi Peraturan KPU dan Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam forum rapat dengar pendapat yang …

Isu penegakkan hukum pemilu menjadi isu yang kerap diperdebatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga …

Jika Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota tak dijadikan permanen, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mesti mengevaluasi relevansi kepermanenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Kinerja KPU Kabupaten/Kota dinilai cenderung pasif, sehingga perlu dijadikan ad hoc untuk efisiensi keuangan negara. “Coba evaluasi relevansi …

Sebanyak 16.761 pemilih di Pilkada Provinsi Bangka Belitung dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena tidak memenuhi syarat. Sementara itu, 5.790 pemilih baru ditambahkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga jumlah DPT yakni, 915.853. “Ada perubahan dari DPS ke …