Februari 24, 2024
iden

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Empat Pasal di RUU Penyelenggaraan Pemilu Berpotensi Hilangkan Hak Suara Pemilih

Empat pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait teknis pemilihan pada pemilu legislatif dinilai berpotensi besar menghilangkan hak suara pemilih. Empat pasal tersebut yakni Pasal 318 ayat (2), Pasal 329 ayat (1) huruf (b), Pasal 362 ayat (2), dan …

Read More »

Tiga Pasal Inkonstitusional Terkait Isu Penyelenggara Pemilu dalam RUU Pemilu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, terdapat tiga pasal inkonstitusional dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait isu penyelenggara pemilu. Ketiga pasal tersebut berpotensi untuk di-judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila disahkan. Pertama, Pasal …

Read More »

Pansus RUU Pemilu Diharap Koreksi 22 Pasal Inkonstitusional

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan melakukan koreksi terhadap RUU yang diserahkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 Oktober 2016 lalu. Terdapat 22 pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai …

Read More »

Penghapusan Noken di Pilkada Tak Bisa Dipaksakan

Pada Pilkada 2017, noken dipraktikkan di enam kabupaten di Provinsi Papua. Sistem pemungutan suara noken yang dilakukan dengan cara kesepakatan warga atau aklamasi ini dinilai tidak bisa dipaksakan diubah dengan cara pencontrengan pada surat suara yang lebih menjamin prinsip one …

Read More »

PPDP Akui Sulit Lakukan Pendataan Pemilih di Apartemen dan Lapas

Dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilangsukan secara serentak pada 1 November 2016 di seluruh daerah, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengakui sulit melakukan pendataan di apartemen dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasalnya, tidak semua pemilik apartemen berdomisili …

Read More »

Penentuan TPS Dapat Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dinilai mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penentuan TPS harus dilakukan secara baik dengan mempertimbangkan letak geografis TPS yang memudahkan pemilih memberikan hak pilih. “Kalau warga tinggal di sebelah barat rel kereta, jangan buat …

Read More »

Warga Diharap Segera Rekam KTP Elektronik Sebelum Penetapan DPT

Warga yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik  diimbau segera melakukan perekaman di kelurahan setempat. Pasalnya, setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desember 2016, warga yang ingin menyalurkan hak pilih harus mengurus surat keterangan dari Dinas …

Read More »

PPS dan Panwas Perlu Awasi Kemungkinan Adanya Surat Keterangan Disdukcapil Palsu

Dijadikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat untuk memilih menyebabkan problematika dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, banyak warga negara yang belum memiliki KTP elektronik, sehingga warga yang belum terekam hingga penetapan DPT pada awal Desember 2016, harus …

Read More »

Disdukcapil Harus Rekam Data Semua Jenis Pemilih Potensial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dapat mengakomodasi semua jenis pemilih baru, sehingga tidak ada satu warga negara Indonesia pun yang kehilangan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mendatang. …

Read More »

Tiga Puluh Ribu Penduduk Sulbar Terancam Kehilangan Hak Pilih

Sekitar tiga puluh ribu penduduk Sulawesi Barat terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, regulasi mengenai syarat sebagai pemilih belum mengakomodasi pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal ini tentu berpotensi memicu konflik pada saat hari pemungutan suara. …

Read More »