Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk anggota KPU dan Bawaslu pusat perlu diganti menjadi 40 tahun. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kapabilitas yang …

Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan sebab DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah kepada Dewan …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi melibatkan pengurus, kader partai, dan pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan sementara, korupsi di …

Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tiga wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai …

Rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan lokasi yang dikhawatirkan tak bisa mengikuti pemungutan suara. Pasalnya, rumah sakit menengah dan kecil yang jumlah pasien tak melebihi lima ratus pemilih, tak bisa difasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama saya mantau pemilu, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mengelola sosialisasi Pilkada 2017 dengan beberapa inovasi. KPU mengadakan Kursus Singkat Kepemiluan untuk menyasar lima segmen kelompok masyarakat, yakni umum, mahasiswa, profesional, organisator, dan pegiat pemilu.. “Para relawan memberikan output yang baik untuk KPU Banten. …

Pada perkembangannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami perubahan kewenangan dari masa ke masa. Sejak Undang-undang (UU) No. 22/2007 hingga Rancangan UU (RUU) Pemilu yang diajukan pemerintah saat ini, Bawaslu telah mengalami penguatan kewenangan secara bertahap. Dalam UU No.22/2007 dan UU …

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperkuat. Bawaslu berwenang menentukan keikutsertaan partai sebagai peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemilu legislatif, dan calon presiden dan calon …

Momentum seleksi lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah berjalan diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pemutus sengketa pemilu dan pengawas pemilu. Bawaslu yang hendak memperkuat posisi sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan semua komisioner …

Undang-undang (UU) Partai Politik dinilai perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu. Partai adalah peserta utama dalam pemilu yang akan melahirkan pemerintahan baru. Oleh karena itu, RUU Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas partai demi peningkatan kepercayaan publik kepada …