April 20, 2025

rumahpemiluadmin

Perkuat Aturan Laporan Dana Kampanye

Dalam empat gelombang pemilihan kepala daerah serentak di Tanah Air, pelaporan dana kampanye masih sekadar menjadi formalitas. Tanpa perbaikan mekanisme pelaporan dan pemberian kewenangan investigatif ke pengawas pemilihan, pelaporan dana kampanye tidak akan menjadi sarana yang efektif untuk mencegah politik …

Read More »

Pelaporan Sumbangan Kampanye Pilkada Tidak Serius

Pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020 belum dilakukan secara serius oleh pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Pelaporan relatif hanya untuk memenuhi syarat administrasi semata. Padahal, laporan dana kampanye yang akurat, selain menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan …

Read More »

Penghargaan terhadap Kesetaraan Jender Masih Rendah

Diskriminasi bahkan pelecehan seksual mulai dialami perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Fenomena ini merefleksikan bahwa politik Indonesia masih belum bisa menghargai kesetaraan jender. Calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Selasa …

Read More »

12 Perlengkapan Protokol Kesehatan Disiapkan di TPS

Pemilih diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan ketika mencoblos di tempat pemungutan suara saat tiba waktu pemungutan suara untuk Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Ada 12 perlengkapan protokol kesehatan yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencegah munculnya kluster baru Covid-19 …

Read More »

Antisipasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Jelang Hari Pemungutan Suara

Ketertiban terhadap protokol kesehatan perlu terus dijaga menjelang hari pemungutan suara pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu juga mengingatkan agar sosialisasi terhadap petugas penyelenggara pemilu ad hoc  dilakukan secara lebih intensif. Semua pihak diminta berperan agar tidak tercipta klaster baru Covid-19 …

Read More »

Pelanggaran Belum Ditindak

Komisi Aparatur Sipil Negara masih mendapati ratusan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020, yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Salah satu jenis pelanggaran terbanyak adalah berkampanye di media sosial. Hal tersebut akan segera dilaporkan ke Kementerian …

Read More »

KPU Kirim Surat Pemberitahuan kepada Pemilih yang Belum Rekam KTP-el

Komisi Pemilihan Umum mengoreksi jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Setelah dilakukan pengecekan ulang, pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2,7 juta warga, berkurang dari jumlah 20,7 juta warga yang dicatat pekan lalu. KPU pun …

Read More »

Daerah Kesulitan Merekrut KPPS dan Pengawas TPS

Setelah Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, giliran Badan Pengawas Pemilu juga memperpanjang masa pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan karena jumlah pendaftar belum memenuhi kebutuhan. Sebelumnya, KPU juga memperpanjang masa pendaftaran Kelompok …

Read More »

Mengawal Dana Kampanye Calon

Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2020, pasangan calon (paslon) kepala dan wakil kepala daerah wajib menyampaikan tiga laporan dana kampanye, yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), serta laporan penerimaan dan …

Read More »

67 Kepala Daerah Terancam Sanksi

Kementerian Dalam Negeri menegur 67 kepala daerah karena tak kunjung menghukum aparatur sipil negara yang terbukti melanggar aturan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sanksi menanti para kepala daerah jika dalam tenggat tiga hari hukuman tidak juga dijatuhkan kepada para …

Read More »