Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan anggaran Pagu Indikatif tahun 2019 sebesar 8,62 triliun rupiah. Anggaran ini akan digunakan untuk dua program, yakni dukungan manajemen dan …
Read More »Berita
Selenggarakan Pemilu Serentak 2019, KPU Butuhkan Dana 30,38 Triliun Rupiah
Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (2/7) di ruang rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa KPU telah mengajukan usulan rencana kerja tahun 2019 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional …
Read More »TePI Nilai DPT Pilkada 2018 Tak Terlalu Bagus
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 tak terlalu baik. Banyak keluhan dari pemilih terhadap DPT, terutama pemilih di wilayah dengan pasangan calon (paslon) tunggal. “Pilkada 2018, DPT kita agak buruk. Tahun ini …
Read More »Pemilu 2019, KPU Baiknya Buat Tahapan Pemilu Khusus untuk Papua
Penyelenggaraan pemilhan kepala daerah (pilkada) di Papua sering terlambat akibat distribusi logistik yang terhambat. Untuk mengantisipasi hal ini pada Pemilu 2019, Komite Pemilih Indonesia (TePI) menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun tahapan pemilu khusus untuk Papua. “Dia gak mesti …
Read More »Tahap Rekapitulasi, KPU Mesti Beri Penjelasan tentang Website KPU yang Tak Bisa Diakses
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, mengabarkan bahwa formulir C1 elektronik Pilkada Kota Makassar tak dapat diakses di website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan tanda tanya dari publik tentang keamanan sistem informasi rekapitulasi …
Read More »Hasil Pemantauan Pilkada 2018, Ada Ketidak Seragaman Standar Prosedur di TPS
Sejumlah lembaga kepemiluan yang melakukan pemantauan Pilkada 2018, yakni Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemilh Indonesia (TePI), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menemukan fakta di lapangan bahwa ada ketidakseragaman prosedur yang …
Read More »Agenda Demokrasi Substansial Mulai Berkembang di Pilkada 2018
Para pegiat pemilu dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengapresiasi jalannya Pilkada Serentak 2018. Erik Kurniawan, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) misalnya, menilai bahwa hasil Pilkada 2018 menunjukkan bahwa agenda demokrasi substansial mulai berkembang. Pilkada 2018 berjalan tanpa maraknya …
Read More »Pencalonan Pilkada di Beberapa Daerah Bermasalah, Bawaslu Mesti Evaluasi Wewenang Penyelesaian Sengketa
Tak seperti 169 daerah lainnya, penyelenggaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Paniai di Papua tertunda akibat adanya boikot dari masyarakat terhadap Pilkada. Aksi boikot terjadi akibat diskualifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap beberapa pasangan calon (paslon) dari jalur independen melalui proses …
Read More »Perludem, Daerah Calon Tunggal di Pilkada 2018 Anomali
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai ada beberapa anomali politik pada Pilkada 2018. Salah satunya yakni, meningkatnya daerah calon tunggal di daerah pemilihan yang besar dan berjumlah pemilih banyak. “Tunggal itu biasanya di daerah pemilihan …
Read More »Tak Terdaftar di DPT atau Tak Dapat Undangan C6 Bukan Berarti Hak Pilih Hilang
Hak pilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 diberikan pada warga yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun tak mengalami pencocokan dan penelitian (coklit) serta tak mendapatkan kartu undangan/pemberitahuan memilih (Form C6), bukan berarti kehilangan hak pilihnya. “Warga negara …
Read More »