Berita

Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan tak akan dilanjutkan pada penelitian administrasi. PBB menempuh jalur hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, pada sidang …

Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Kerja (PIKA), Max Lawalata, menyampaikan izin untuk mencabut laporan perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Alasannya, PIKA masih mempertimbangkan banyak hal-yang tak dijelaskan lebih lanjut-dan pelapor perkara, Jose Purnomo, yang menjabat sebagai …

Menyusul tujuh partai yang telah dibacakan putusan pendahuluannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), gugatan tiga partai lainnya, yakni Partai Rakyat, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Indonesia Kerja (PIKA) juga dinyatakan lanjut ke sidang pemeriksaan. Para pemohon dinilai memenuhi …

Dalam penanganan pelanggaran administrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjanji akan bekerja secara cepat dan terbuka. Hal tersebut diapresiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tetapi dinilai tak cukup. Bawaslu mesti pula bekerja secara cermat dalam menggali fakta-fakta persidangan, bersikap …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi hukum, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima undangan resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghadiri sidang pendahuluan dan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi. KPU meminta waktu guna mempersiapkan argumentasi dan alat …

Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen total suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 …

Sembilan partai politik menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan pelanggaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Gugatan telah diregistrasi dan akan mulai disidangkan pada 1 hinga 13 November 2017. “Kita sudah terima satu permohonan dari sembilan partai. PKPI (Partai …

Pengajar Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu semestinya memuat regulasi yang tak hanya berkaitan dengan administrasi partai politik, melainkan kelembagaan dan substansi dari keberadaan partai politik di Indonesia. Partai politik sebagai peserta pemilu, dalam hal …

Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terkait penggunaan Informasi dan Teknologi (IT) dalam penyelenggaraan pemilu, apabila tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU), mestinya diberlakukan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan tagline Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, yakni Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Tagline ini dipilih atas dua filosofi, yakni pertama, pemilih adalah rakyat, dan rakyat adalah pemilik kedaulatan. Kedua, pemilu atau pilkada semestinya memperkokoh kesatuan …