Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa penyampaian identitas penyumbang dana kampanye di Pilkada Serentak 2015 dan 2017 amat terbatas. Oleh karena itu, KPU mengatur dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) agar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye …
Read More »Berita
PPUA Penca, Pemilih Disabilitas Mental Harus Masuk DPT Tanpa Syarat SK Dokter
Ketua Bidang Pendidikan Politik Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Mahmud Fasa, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih memperhatikan hak pemilih disabilitas mental dalam pemutakhiran daftar pemilih. Menurutnya, syarat terdaftar di daftar pemilih dengan syarat memilih …
Read More »Parpol Baru Sangat Mungkin Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019
Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan verifikasi partai politik peserta pemilu mempertahankan dengan yang diterapkan di Pemilu 2014. Salah satu persyaratan kepemilikan kantor kesekretariatan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan dinilai sangat berat sehingga …
Read More »Parpol Peserta Pemilu 2014 Otomatis Jadi Peserta Pemilu 2019
Partai politik peserta pemilu 2014 otomatis jadi peserta Pemilu 2019. Dalam rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5), disebutkan 10 partai parlemen dan 2 partai yang tak lolos ambang batas pada Pemilu 2014 tak perlu diverifikasi untuk jadi partai …
Read More »Meski Belum Dipilih Mayoritas, Bentuk Afirmasi Perempuan Ini Diputuskan Pansus
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggunakan afirmasi perempuan yang saat ini masih berlaku. Di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon. “Kita putuskan …
Read More »Syarat Perempuan di Kepengurusan Partai Tak Berubah Agar Tak Diverifikasi Ulang
Mayoritas fraksi di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui syarat keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tidak berubah. Syarat menyertakan sekurang-kurangnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tak perlu diubah agar …
Read More »Secara Teknis, Pencetakan Surat Suara Pasti Berlebih
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada acara uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait pilkada menyampaikan bahwa secara teknis pencetakan surat suara tak bisa tak lebih dari jumlah kebutuhan. Pasalnya, mesin cetak surat suara tak bisa diatur untuk mencetak surat …
Read More »Untuk Pilkada 2018, PPDP Mesti Serahkan Laporan Hasil Coklit
Untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan sejumlah peraturan baru di Peraturan KPU (PKPU). Salah satunya yakni menambah tanggung jawab Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mewajibkan PPDP untuk menyerahkan …
Read More »Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 Wajib Mengundurkan Diri 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengumumkan bahwa dalam rancangan PKPU, rentang pemberhantian calon kepala daerah dari jabatan pegawai negeri sipil (PNS), Kepolisian RI (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.10/2016 adalah tiga …
Read More »Rancangan PKPU Baru, Masa Kampanye Pilkada Diperpanjang
Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), masa kampanye diperpanjang dari 102 hari menjadi 130 hingga 135 hari. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi proses penyelesaian sengketa pencalonan dan agar tim logistik memiliki waktu yang cukup untuk …
Read More »